Suara.com - Sepuluh fraksi di Komisi III DPR menilai Komisaris Jenderal Tito berhasil menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan.
Setelah itu, dalam rapat pleno, sepuluh fraksi secara aklamasi menyetujui surat usulan Presiden Joko Widodo agar Tito menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan segera pensiun.
Berikutnya, keputusan tersebut akan dibawa ke dalam rapat paripurna yang akan diselenggarakan pada Senin (27/6/2016) minggu depan.
Ketua DPR Ade Komarudin yakin rapat paripurna pekan depan berjalan lancar.
"Ya kalau saya lihat sih lancar-lancar saja. Cukup sempurna semuanya," kata Ade di DPR.
Setelah rapat paripurna menyatakan setuju, Ade akan meneken surat persetujuan dan segera diserahkan kepada Presiden. Selanjutnya, tinggal menunggu jadwal pelantikan Tito menjadi Kapolri.
"Jadi habis paripurna itu bisa saya teken persetujuannya atas nama dewan," kata politikus Golkar.
Ade menambahkan DPR juga akan menggelar rapat paripurna pada Selasa (28/6/2016) dengan agenda pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak APBN Perubahan 2016.
"Nah, tangga 28-nya ada rapat paripurna pembahasan tax amnesty dan APBNP 2016. Setelah itu kita memasuki cuti panjang dalam rangka Lebaran," tutur Ade.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'