Presiden Joko Widodo di atas kapal perang KRI Imam Bonjol 383 saat meninjau perairan Natuna [Biro Pers]
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, Komisi I mendukung rencana TNI untuk membangun pangkalan militer di perairan Natuna.
Menurut Hanafi, pembangunan pangkalan militer ini penting untuk menjaga kedaulatan negara dan bisa maksimal dalam memanfaatkan kekayaan yang ada di kawasan tersebut.
"Secara militer pemerintah kita punya rencana memperkuat kedaulatan kegiatan ekonomi di ZEE, harus dikejar juga karena kita punya hak berdaulat memanfaatkan kekayaan alam di sana," kata Hanafi di DPR,Selasa (28/f/2016).
Selain membangun pangkalan militer, Hanafi mengatakan, pemerintah juga perlu menjalin komunikasi dengan negara tetangga. Supaya, pendirian pangkalan militer ini tidak dianggap sebagai ancaman bagi negara lain.
"Komunikasi dengan negara Asean perlu dilakukan agar tidak dianggap sebagai sebuah bentuk militerisasi yang mengancam negara tetangga," kata dia.
Apalagi, tambah Politikus PAN ini, hubungan luar negeri dengan negara tetangga juga mesti dibangun. Jangan sampai, tambahnya, hubungan baik yang sudah ada malah mengganggu kebijakan luar negeri negara lain.
"Jadi semangatnya meredakan ketegangan," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?