Suara.com - Tim Satuan Tugas Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan pada Selasa (28/6/2016) malam. Salah satu yang ditangkap adalah anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, I Putu Sudiartana.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Putu diduga terlibat dalam kasus transaksi suap terkait proyek infrastruktur di sejumlah lokasi di Propinsi Sumatera Barat. Dana yang digunakannya adalah bersumber dari dana tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
"Suap terkait APBN-P," kata seorang sumber di KPK yang tidak mau menyebutkan namanya tersebut, Rabu (29/6/2016).
Diketahui, Putu saat ini selain duduk di Komisi III, dia juga menjabat sebagai Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Bali.
Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan pihaknya telah menangkap sejumlah orang yang salah satunya merupakan anggota DPR. Penangkapan itu dilakukan oleh Tim Satgas dalam operasi tangkap tangan Selasa malam di tiga tempat berbeda.
Meski demikian, Agus masih enggan membeberkan identitas anggota DPR dan para pihak lain yang telah diamankan dalam OTT ini. Termasuk dugaan tindak pidana yang telah dilakukan legislator itu hingga ditangkap Tim Satgas KPK.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat