Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7). (Antara)
Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek ditunda sampai besok, Kamis (14/7/2016). Rapat kali ini sedianya beragendakan pembahasan anggaran dan perkembangan vaksin palsu.
Rapat ini berjalan dengan sejumlah pertanyaan dari anggota Komisi IX. Kebanyakan menanyakan tentang masalah vaksin palsu yang belum tuntas.
"Usul saya kalau ada pembahasan anggaran ditunda saja dulu. Kalau dibahas triliunan (anggarannya) nanti vaksinnya palsu lagi," sindir Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning.
Menurutnya, kasus vaksin palsu ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab, masalah vaksin menyangkut generasi penerus bangsa.
Ribka malah menyayangkan sikap Menkes Nila yang menganggap seolah-olah vaksin palsu ini tidak berbahaya. Padahal vaksin ini sudah beredar sejak 2003 dan bukan tidak mungkin mengancam anak-anak dengan penyakit hepatitis, polio, tetanus, bahkan idiot.
"Pernyataan Bu Menkes kayak bukan dokter saja. Orang akan tertawa kalau begitu," ujar Ribka.
Pimpinan rapat kali ini, Ermalena kemudian menutup rapat kali ini dan meminta supaya rapat dilanjutkan besok. Dia pun berharap dalam rapat besok, data soal vaksin yang pengadaannya tidak resmi ini bisa diungkap.
Sementara itu, Ketua Komiis IX Dede Yusuf mengatakan, rapat besok diharapkan bisa mengungkapkan rumah sakit yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu. Sehingga, menurutnya, proses hukumnya jadi lebih mudah.
"Saya sih menangkap sinyalnya, mereka (Menkes) mau mengumumkan (rumah sakit yang berkaitan dengan Vaksin palsu). Tapi kan Bareskrim masih melakukan penyelidikan. Karenanya kami menghargai proses penyelidikan itu," kata Dede.
Dede menambahkan, perlu kejelasan soal perkara vaksin palsu ini. Sehingga, pembahasan soal anggaran bisa lebih terfokus.
"Tapi ini karena jawabannya ngambang (vaksin palsu), kami putuskan tidak usah bahas anggaran dulu sampai ini kita selesaikan dulu ke publik," tutur Politikus Demokrat ini.
"Artinya, kalau anggaran kan kepentingan Kementerian Kesehatan. Kita punya hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Oleh karena itu, kita sepakat agar masalah vaksin palsu ini dianggap serius oleh pemerintah. Maka anggaran tidak kita bahas sebelum menyelesaikan itu," tambah dia.
Tag
Komentar
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta