Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7). (Antara)
Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek ditunda sampai besok, Kamis (14/7/2016). Rapat kali ini sedianya beragendakan pembahasan anggaran dan perkembangan vaksin palsu.
Rapat ini berjalan dengan sejumlah pertanyaan dari anggota Komisi IX. Kebanyakan menanyakan tentang masalah vaksin palsu yang belum tuntas.
"Usul saya kalau ada pembahasan anggaran ditunda saja dulu. Kalau dibahas triliunan (anggarannya) nanti vaksinnya palsu lagi," sindir Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning.
Menurutnya, kasus vaksin palsu ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab, masalah vaksin menyangkut generasi penerus bangsa.
Ribka malah menyayangkan sikap Menkes Nila yang menganggap seolah-olah vaksin palsu ini tidak berbahaya. Padahal vaksin ini sudah beredar sejak 2003 dan bukan tidak mungkin mengancam anak-anak dengan penyakit hepatitis, polio, tetanus, bahkan idiot.
"Pernyataan Bu Menkes kayak bukan dokter saja. Orang akan tertawa kalau begitu," ujar Ribka.
Pimpinan rapat kali ini, Ermalena kemudian menutup rapat kali ini dan meminta supaya rapat dilanjutkan besok. Dia pun berharap dalam rapat besok, data soal vaksin yang pengadaannya tidak resmi ini bisa diungkap.
Sementara itu, Ketua Komiis IX Dede Yusuf mengatakan, rapat besok diharapkan bisa mengungkapkan rumah sakit yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu. Sehingga, menurutnya, proses hukumnya jadi lebih mudah.
"Saya sih menangkap sinyalnya, mereka (Menkes) mau mengumumkan (rumah sakit yang berkaitan dengan Vaksin palsu). Tapi kan Bareskrim masih melakukan penyelidikan. Karenanya kami menghargai proses penyelidikan itu," kata Dede.
Dede menambahkan, perlu kejelasan soal perkara vaksin palsu ini. Sehingga, pembahasan soal anggaran bisa lebih terfokus.
"Tapi ini karena jawabannya ngambang (vaksin palsu), kami putuskan tidak usah bahas anggaran dulu sampai ini kita selesaikan dulu ke publik," tutur Politikus Demokrat ini.
"Artinya, kalau anggaran kan kepentingan Kementerian Kesehatan. Kita punya hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Oleh karena itu, kita sepakat agar masalah vaksin palsu ini dianggap serius oleh pemerintah. Maka anggaran tidak kita bahas sebelum menyelesaikan itu," tambah dia.
Tag
Komentar
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Inggris Tak Mampu Tahan Rudal Iran, London Kini Dalam Jangkauan Sejjil
-
Duka di Maybrat: Dua Prajurit TNI AL Gugur Usai Kontak Tembak dengan KKB, Senjata Dirampas
-
Mengenal 2 Konsep Huntap yang Akan Dibangun Satgas PRR untuk Penyintas Bencana Sumatera
-
MAKI Sindir KPK Soal Penahanan Rumah Yaqut Secara Diam-diam: Layak Masuk Rekor MURI
-
Siapa Fuad? Sosok WNA Iran Terduga Pembunuh Cucu Mpok Nori yang Ditangkap di Tol Tangerang-Merak
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Mudik Lebaran Lancar dan Kondusif, Kakorlantas Polri: Terima Kasih untuk Semua Pihak yang Terlibat
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi