Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7). (Antara)
Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek ditunda sampai besok, Kamis (14/7/2016). Rapat kali ini sedianya beragendakan pembahasan anggaran dan perkembangan vaksin palsu.
Rapat ini berjalan dengan sejumlah pertanyaan dari anggota Komisi IX. Kebanyakan menanyakan tentang masalah vaksin palsu yang belum tuntas.
"Usul saya kalau ada pembahasan anggaran ditunda saja dulu. Kalau dibahas triliunan (anggarannya) nanti vaksinnya palsu lagi," sindir Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning.
Menurutnya, kasus vaksin palsu ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab, masalah vaksin menyangkut generasi penerus bangsa.
Ribka malah menyayangkan sikap Menkes Nila yang menganggap seolah-olah vaksin palsu ini tidak berbahaya. Padahal vaksin ini sudah beredar sejak 2003 dan bukan tidak mungkin mengancam anak-anak dengan penyakit hepatitis, polio, tetanus, bahkan idiot.
"Pernyataan Bu Menkes kayak bukan dokter saja. Orang akan tertawa kalau begitu," ujar Ribka.
Pimpinan rapat kali ini, Ermalena kemudian menutup rapat kali ini dan meminta supaya rapat dilanjutkan besok. Dia pun berharap dalam rapat besok, data soal vaksin yang pengadaannya tidak resmi ini bisa diungkap.
Sementara itu, Ketua Komiis IX Dede Yusuf mengatakan, rapat besok diharapkan bisa mengungkapkan rumah sakit yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu. Sehingga, menurutnya, proses hukumnya jadi lebih mudah.
"Saya sih menangkap sinyalnya, mereka (Menkes) mau mengumumkan (rumah sakit yang berkaitan dengan Vaksin palsu). Tapi kan Bareskrim masih melakukan penyelidikan. Karenanya kami menghargai proses penyelidikan itu," kata Dede.
Dede menambahkan, perlu kejelasan soal perkara vaksin palsu ini. Sehingga, pembahasan soal anggaran bisa lebih terfokus.
"Tapi ini karena jawabannya ngambang (vaksin palsu), kami putuskan tidak usah bahas anggaran dulu sampai ini kita selesaikan dulu ke publik," tutur Politikus Demokrat ini.
"Artinya, kalau anggaran kan kepentingan Kementerian Kesehatan. Kita punya hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Oleh karena itu, kita sepakat agar masalah vaksin palsu ini dianggap serius oleh pemerintah. Maka anggaran tidak kita bahas sebelum menyelesaikan itu," tambah dia.
Tag
Komentar
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Menolak Bungkam! Rakyat Kecil di Kota Bogor Tuntut Keadilan Hak Tanah yang Diduga Diserobot
-
Tukang Cukur dan Camat Sudah Minta Maaf, Netizen Masih Buru Pelaku Perekam Video Viral
-
Tanggapi Insiden Tukang Cukur di Rancabungur, Bupati Bogor: Mari Bersama Maknai Kemerdekaan
-
Cara Seru Jakarta Ajak Ratusan Pelajar Kenali Pariwisata Berkelanjutan
-
Nekat Panjat Atap Hingga Bakar Dua Motor, Evakuasi Pria ODGJ di Cibadak Sukabumi Menegangkan
-
BRI Perluas Akses Pembiayaan KUR Petani di Bengkayang Guna Swasembada Pangan
-
Retribusi Melempem, Benyamin Davnie Bentuk Perseroda 'Citra Anggrek Mandiri' Kelola Pasar Tangsel
-
Geledah Jateng-Jatim, KPK Cari Bukti untuk Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pajak
-
Bupati Brebes Temui Siswa Sespimmen Polri, Bahas Persoalan Pupuk Subsidi
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan Liar di Jalan Rajawali