Suara.com - Komisi IX DPR meminta pemerintah membuat aturan yang mewajibkan rumah sakit memusnahkan limbah mereka. Hal ini diperlukan untuk mencegah kasus seperti vaksin palsu kembali terulang.
"Makanya di dalam rekomendasi kami, kami minta Kemenkes dan KemenLHK duduk bersama untuk mengevaluasi kebijakan ini," kata Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf di Gedung DPR, Senayan Jakarta Senin (18/7/2016).
Dia menambahkan, Kementerian Kesehatan bisa membuat organisasi khusus untuk menampung limbah rumah sakit. Sebab, kata Dede, regulasi mengenai limbah seperti ini sudah pernah ada.
Namun, sambungnya, Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2013 meminta penghancuran limbah rumah sakit ditiadakan. Alasannya, imbas penghancuran limbah ini mengakibatkan polusi udara.
Seperti diketahui, dalam mengemas produknya produsen vaksin palsu yang baru-baru ini diungkap pihak kepolisian menggunakan kemasan bekas vaksin dari rumah sakit tertentu.
"Berkaca dari ini, ke depan jangan sampai ditemukan infus palsu, atau ampul palsu. Jadi harus ada yang bertanggungjawab soal penghancuran limbah rumah sakit ini," kata dia.
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
Terkini
-
"Celana Saya Juga Hancur", Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo