Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat bentuk Tim Pengawas DPR atas proses penyelesaian kasus vaksin palsu. Tim tersebut kurang lebih berjumlah 30 orang.
"Kita akan tetapkan tim pengawas DPR, yang melibatkan teman-teman dari berbagai Komisi, menyangkut vaksin palsu. Basanya sejumlah 30 orang," kata Ketua DPR Ade Komaruddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Pembentukan tim pengawas tersebut untuk mengawasi proses penyelesaian kasus vaksin palsu.
"kita ingin masalah ini betul-betul diselesaikan semuanya dengan baik. kita awasi penyelesaiannya," ujar Ade.
Ade menjelaskan, tim pengawas merupakan inisiatif DPR secara kelembagaan. Bukan inisiatif Komisi tertentu.
"Tim pengawas biasa kita lakukan, dan tim pengawas ini oleh DPR, bukan oleh Komisi," kata Ade.
"Kita harus memastikan bahwa semua yang menyangkut vaksin palsu dan obat plasu, itu dapat diselesaikan dan tidak terulang lagi, itu targetnya," Ade menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga
-
Kemnaker Tandatangani MoU dengan Wadhwani dan Indosat: Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional
-
Tragedi Kereta Bekasi Tewaskan 16 Orang, Korlantas Bongkar Fakta Baru, Ada Tersangka?
-
Wapres Gibran Kecam Keras Pelecehan Seksual Puluhan Santriwati di Pati
-
PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai