Suara.com - Di hadapan ratusan kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI-nya belum maksimal.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat memaparkan 10 daerah terbesar yang menyimpan dana APBD-nya di bank secara terbuka.
"Pak Ahok, uangnya (APBD) memang gede, tapi menyimpannya juga gede. Masih ada Rp13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan. Jawa Barat nomor dua," kata Jokowi, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).
Posisi kedua provinsi yang masih banyak menyimpan dana di bank memang adalah Jawa Barat, yakni masih sebesar Rp8,034 triliun. Ketiga adalah Jawa Timur dengan Rp3,9 triliun, keempat Riau dengan Rp2,86 triliun, lalu kelima Papua sebanyak Rp2,59 triliun.
Di posisi keenam ada Jawa Tengah dengan dana Rp2,46 triliun, ketujuh Kalimantan Timur dengan Rp1,57 triliun, kedelapan Banten yang masih ada Rp1,52 triliun, lalu kesembilan adalah Bali dengan Rp1,4 triliun. Yang terakhir dalam daftar 10 besar itu adalah Aceh dengan dana tersimpan di bank masih Rp1,4 triliun.
Melihat kondisi tersebut, Jokowi pun meminta kepada seluruh kepala daerah untuk segera mencairkan dana APBD tersebut, agar uangnya dapat segera beredar di masyarakat. "Jangan ditahan-tahan, agar bisa berdampak ke perekonomian Indonesia," tegasnya.
Selain provinsi, Jokowi di kesempatan itu juga mengungkapkan beberapa kota yang serapan anggarannya paling rendah. Masing-masing yakni Medan, Surabaya, Tangerang, Cimahi, Depok, Magelang, Tangerang Selatan, Serang, dan Mojokerto.
"Sudah blak-blakan begini, bagaimana rasanya? Saya sudah dibisiki Menkeu, 'Supaya diungkap saja, Pak.' Ya diungkap. Sesuai yang saya sampaikan tahun lalu, bahwa nanti kalau simpanan masih seperti ini, beberapa kabupaten/kota sudah kami terbitkan surat utang," ujar Jokowi lagi.
"Kalau masih gede seperti ini, ya, surat utang akan tambah banyak. Kita mulai manajemen yang ketat. Dengan kondisi global yang masih belum baik, kita harus seperti ini," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan