Suara.com - Beredarnya makanan ringan Bihun Kekinian yang dikenal dengan sebutan Bikini Snack yang dijual secara online mengundang keprihatian banyak pihak. Pasalnya, kemasan camilan yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat itu juga mengandung unsur pornografi yaitu, gambar kartun tubuh perempuan yang memakai bikini dan terdapat tulisan 'Remas Aku'.
Keprihatinan ini dialami pula oleh Anggota DPR Komisi IX Okky Asokawati. Ia menyesalkan adanya produk makanan yang dinilainya tidak sesuai norma yang berlaku.
"Saya menyesalkan atas produksi dan penjualan cemilan dengan merek dagang "Bikini" (Bihun Kekinian) dengan gambar serta tagline produk yang tidak tepat. Kreativitas semestinya tetap dilandasi norma dan aturan yang berlaku. Merek unik mestinya tidak jorok," ujarnya kepada wartawan, Jumat (5/8/2016).
Tak hanya itu Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menilai bahwa bisnis startup (rintisan) yang belakangan menjadi tren di Indonesia, semestinya tetap memperhatikan norma dan aturan main sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Apalagi diketahui, merek dagang "Bikini" belum mengantongi izin dari instansi terkait," imbuhnya.
Kata Okky, mencuatnya polemik camilan "Bikini" ini menjadi peringatan kepada pemerintah untuk memberikan edukasi lebih intensif, kepada pelaku kreatif di berbagai lini usaha, serta membawa misi edukasi kepada masyarakat.
Ia juga meminta seluruh stakeholder terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), BPOM dan pemerintah daerah (Pemda) saling bersinergi memberikan pembinaan terhadap kelompok-kelompok kreatif.
"Kreativitas anak negeri harus didorong untuk maju, namun tetap mengemban misi edukasi kepada publik," papar Okky.
Mantan model itu juga menegaskan, BPOM sebagai otoritas yang bertanggungjawab, terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat, semestinya dapat meningkatkan sensitivitasnya terhadap produk yang beredar baik di pasar offline maupun pasar online.
"Di tengah pesatnya bisnis online seperti seperti saat ini, semestinya pengawasan BPOM jauh lebih ditingkatkan dan menerapkan terobosan-terobosan signifikan," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
Terkini
-
Kisah Difabel Tuli Perdana Dengar Suara Takbiran: Dulu Duniaku Sangat Sunyi
-
Viral Keluhan Ban Mobil Dikempeskan di Monas, Kadishub DKI: Jangan Parkir di Badan Jalan!
-
Hampir 100 Persen Pengungsi Bencana di Sumatera Tak Lagi di Tenda
-
Kritik KPK, Sahroni Usul Tahanan Rumah Harus Bayar Mahal: Biar Negara Gak Rugi-Rugi Banget
-
Mudik Siswa Sekolah Rakyat, Naila Akhirnya Punya Rumah Baru Layak Huni
-
Tentara Amerika Gali Kuburannya Sendiri Jika Serang Pulau Kharg
-
Dukung Wacana WFH ASN demi Hemat Energi, Komisi II DPR: Tapi Jangan Disalahgunakan untuk Liburan
-
Lebaran Perdana Warga Kampung Nelayan Sejahtera, Kini Tanpa Rasa Cemas
-
Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Mantan Penyidik: KPK Tak Boleh Beri Perlakuan Istimewa
-
Turap Longsor di Kramat Jati, 50 Personel Gabungan Dikerahkan