Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menganggap gagasan Full Day School yang diusulkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy harus dikaji secara matang. Sebab, kebijakan ini dinilai Reni membuat guru semakin repot dalam menjalankan tugasnya.
"Semakin lama guru di sekolah maka semakin sedikit melakukan evaluasi belajar serta semakin sedikit waktu untuk merencanakan program pembelajaran di hari berikutnya. Saya tidak bisa membayangkan, alangkah repotnya guru-guru tersebut. Berangkat pagi, pulang jam 18.00 sore. Sampai di rumah sudah sangat capek belum lagi memeriksa tugas anak-anak dan menyiapkan rencana pembelajaran hari berikutnya," kata Reni dalam pernyataannya, Selasa (9/8/2016).
Ketua Fraksi PPP ini mempertanyakan soal ketersediaan fasilitas sekolah untuk menunjang program full day school. Seperti fasilitas olahraga, fasilitas tempat mengaji dan fasilitas penunjang untuk program full day lainnya. "Pertanyaannya, apakah semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai walaupun itu di sekolah negeri? Bahkan di dapil saya masih ada SDN lantainya masih dari tanah. Hal-hal teknis seperti ini terkait dengan ketersediaan fasilitas untuk program 'Full Day School' kan menjadi persoalan serius," kata dia.
Selain itu, ide ini juga menyederhanakan persoalan bahwa seolah-olah orang tua anak di Indonesia yang bekerja sepulang bekerja bisa jemput anaknya. Menurutnya, penerapan program ini bisa dengan mudah diterapkan di kampung, namun tidak untuk kota besar seperti di Jakarta yang memiliki tingkat kemacetan yang luar biasa. "Saat berangkat kerja bebarengan dengan jadwal masuk sekolah macetnya luar biasa. Apalagi saat pulang kantor yang bebarengan dengan menjemput anak, tentu macetnya makin luar biasa. Namun jika di Kampung orang tua jauh lebih banyak waktu untuk mendidik anak. Saya kira wacana 'Full Day School' ini dalam perspektif metroplitan," tuturnya.
Secara pribadi, dia mengapresiasi bila program 'Full Day School' ada alokasi untuk belajar mengaji. Namun masalahnya tidak semua murid berasal dari kalangan masyarakat muslim. "Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Argumentasi mengaji di sekolah untuk menangkal faham radikalisme, hal tersebut merupakan simplifikasi terhadap persoalan," kata dia.
Karenanya, dia meminta supaya ada kajian dan penelitian tentang korelasi semakin banyak anak mendapat pelajaran di sekolah, dengan tingkat kelulusan dan membuat anak yang kompeten, mandiri, adaptif terhadap perkembangan zaman. Karena menurutnya, keberhasilan anak bukan terletak seberapa besar nilai yang diraih namun bagaimana anak memiliki sikap percaya diri, keberanian serta adaptif terhadap lingkungan. .
"Wacana program "Full Day" oleh Mendikbud jika akan diwujudkan dengan kebijakan harus hati-hati dan dengan melalui kajian yang mendalam. Yang harus dicatat, kita tidak bisa membandingkan Indonesia dengan negara maju yang secara geografis lebih mudah dan aksesibilitasnya juga lebih mudah. Yang paling penting dilakukan Mendikbud tak lain adalah mempertahakan kebijakan lama yang baik untuk lebih ditingkatkan," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu