Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menganggap gagasan Full Day School yang diusulkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy harus dikaji secara matang. Sebab, kebijakan ini dinilai Reni membuat guru semakin repot dalam menjalankan tugasnya.
"Semakin lama guru di sekolah maka semakin sedikit melakukan evaluasi belajar serta semakin sedikit waktu untuk merencanakan program pembelajaran di hari berikutnya. Saya tidak bisa membayangkan, alangkah repotnya guru-guru tersebut. Berangkat pagi, pulang jam 18.00 sore. Sampai di rumah sudah sangat capek belum lagi memeriksa tugas anak-anak dan menyiapkan rencana pembelajaran hari berikutnya," kata Reni dalam pernyataannya, Selasa (9/8/2016).
Ketua Fraksi PPP ini mempertanyakan soal ketersediaan fasilitas sekolah untuk menunjang program full day school. Seperti fasilitas olahraga, fasilitas tempat mengaji dan fasilitas penunjang untuk program full day lainnya. "Pertanyaannya, apakah semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai walaupun itu di sekolah negeri? Bahkan di dapil saya masih ada SDN lantainya masih dari tanah. Hal-hal teknis seperti ini terkait dengan ketersediaan fasilitas untuk program 'Full Day School' kan menjadi persoalan serius," kata dia.
Selain itu, ide ini juga menyederhanakan persoalan bahwa seolah-olah orang tua anak di Indonesia yang bekerja sepulang bekerja bisa jemput anaknya. Menurutnya, penerapan program ini bisa dengan mudah diterapkan di kampung, namun tidak untuk kota besar seperti di Jakarta yang memiliki tingkat kemacetan yang luar biasa. "Saat berangkat kerja bebarengan dengan jadwal masuk sekolah macetnya luar biasa. Apalagi saat pulang kantor yang bebarengan dengan menjemput anak, tentu macetnya makin luar biasa. Namun jika di Kampung orang tua jauh lebih banyak waktu untuk mendidik anak. Saya kira wacana 'Full Day School' ini dalam perspektif metroplitan," tuturnya.
Secara pribadi, dia mengapresiasi bila program 'Full Day School' ada alokasi untuk belajar mengaji. Namun masalahnya tidak semua murid berasal dari kalangan masyarakat muslim. "Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Argumentasi mengaji di sekolah untuk menangkal faham radikalisme, hal tersebut merupakan simplifikasi terhadap persoalan," kata dia.
Karenanya, dia meminta supaya ada kajian dan penelitian tentang korelasi semakin banyak anak mendapat pelajaran di sekolah, dengan tingkat kelulusan dan membuat anak yang kompeten, mandiri, adaptif terhadap perkembangan zaman. Karena menurutnya, keberhasilan anak bukan terletak seberapa besar nilai yang diraih namun bagaimana anak memiliki sikap percaya diri, keberanian serta adaptif terhadap lingkungan. .
"Wacana program "Full Day" oleh Mendikbud jika akan diwujudkan dengan kebijakan harus hati-hati dan dengan melalui kajian yang mendalam. Yang harus dicatat, kita tidak bisa membandingkan Indonesia dengan negara maju yang secara geografis lebih mudah dan aksesibilitasnya juga lebih mudah. Yang paling penting dilakukan Mendikbud tak lain adalah mempertahakan kebijakan lama yang baik untuk lebih ditingkatkan," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Anak Adies Kadir jadi PAW di DPR, Bahlil Jelaskan Alasannya
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?