Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) berjalan secara otomatis tanpa perlu ada pensiun dini.
"Sebenarnya rasionalisasi sudah berjalan secara otomatis. Sekarang pertumbuhan pegawai kita malah minus karena sudah ada kebijakan dua pensiun, satu yang diterima. Jadi sudah otomatis sebenarnya tidak perlu secara khusus," kata Asman usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres di Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Asman Abnur menambahkan, karena berjalan secara otomatis maka dilakukan bertahap dan dengan pola pertumbuhan "zero growth" sebenarnya akan ramping dengan sendirinya karena yang diterima lebih sedikit dan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
Karena itu nantinya pendidikan masing-masing kementerian akan diarahkan pada pendidikan vokasi.
Terkait wacana rasionalisasi satu juta PNS dengan pensiun dini oleh Menpan RB sebelumnya, Asman enggan berkomentar dan menyatakan tetap fokus pada pertumbuhannya saja.
"Jadi nanti kalau saya lihat disini terlalu 'gemuk' pegawainya nanti bagaimana caranya untuk penyebaran. Sekarang masih banyak daerah yang membutuhkan pegawai tapi tidak ada sama sekali pegawainya," katanya.
Dia mencontohkan seperti daerah perbatasan yang butuh dokter tetapi ternyata dokter menumpuk di kota.
Dalam pertemuan dengan Wapres, Asman mengatakan Wapres Kalla memberi arahan khusus terkait dengan pertumbuhan pegawai agar jangan terlalu besar sebab ke depan akan lebih banyak memanfaatkan IT.
Menpan RB sebelumnya, Yuddy Chrisnandi mengusulkan rasionalisasi satu juta PNS karena jumlah PNS saat ini mencapai 4,5 juta orang. Jika jumlah penduduk Indonesia berjumlah sekitar 250 juta orang maka total jumlah PNS yang dirasa memadai untuk melayani masyarakat adalah sekitar 3,5 juta orang. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
Terkini
-
Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana
-
Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran
-
Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah
-
Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Sarwendah Datangi Komnas Perempuan dan Buka Suara
-
PSI Lempar Isu Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Beri Sindiran Pedas: Emang Pak Prabowo Mau?
-
Ini Biadab! Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, DPR Bakal Panggil Menteri PPPA ke Senayan
-
30 Kali Wajib Lapor Jadi Kunci Roy Suryo dan dr Tifa Lolos dari Sel Tahanan Jaksa!
-
Nadiem Makarim Akui Tak Yakin dengan Chromebook saat Meeting dengan Google
-
Pemerintah Usulkan RUU Pusat Finansial Internasional Masuk ke Prolegnas DPR
-
Sufmi Dasco Jamin Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa Tak Akan Terulang, Intinya Kompak!