Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyesalkan pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang dinilai mendiskreditkan pegawai negeri sipil (PNS).
"Belakangan hari ini anggota Korpri sedang menyimpan perasaan marah dan jengkel. Berkenaan dengan pernyataan Bapak Zulkifli Hasan Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN di media online yang cenderung mendiskreditkan PNS," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Korpri Nasional Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (1/8/2016) malam.
Zudan mengatakan Zulkifli Hasan dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa seorang politikus hendaknya tidak berperilaku seperti PNS yang hanya datang ketika ada pimpinan.
"Beliau mengatakan 'Jangan melakoni profesi sebagai politikus, tapi perilakunya seperti PNS, itu sangat keliru. Misalnya politisi tidak aktif kalau ketua umumnya tidak datang. Nah itu perilaku PNS'," kata Zudan menirukan pernyataan Zulkifli.
Pernyataan Zulkifli itu menurut dia, menimbulkan perasaan tidak nyaman dan bila tidak segera dilokalisir bisa menimbulkan kemarahan kolektif di kalangan PNS.
Zudan menyatakan perlu mengkritisi pernyataan Zulkifli Hasan guna membuat suasana hati anggota Korpri bisa lebih tenang dan nyaman kembali, serta tidak terdorong untuk menyalurkan perasaannya melalui media sosial.
Ia menyerukan kepada seluruh anggota Korpri untuk menunjukkan bahwa PNS bekerja berdasarkan tupoksi dengan tolok ukur kinerja.
Dia menegaskan kehadiran PNS di kantor tidak tergantung pada hadir atau tidaknya seorang pimpinan.
"PNS mempunyai kesadaran untuk selalu hadir karena hal tersebut merupakan bagian untuk berkinerja dan selalu ada 'punishment' atau sanksi disiplin sesuai PP 53 th 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak tepat membandingkan politisi dengan PNS," kata Zudan.
Zudan menekankan politikus tidak lebih mulia dari PNS, begitu juga sebaliknya. Menurut dia, baik politisi maupun PNS mempunyai peran yang sama-sama penting dalam sistem bernegara dan pemerintahan.
"Saya mohon PNS, anggota Korpri di seluruh Indonesia untuk tetap tenang dan tetap fokus untuk bekerja sekaligus menunjukkan kematangan dan profesionalisme PNS. Saya memahami sepenuhnya kemarahan dan kegeraman saudara-saudara PNS semua," kata dia.
Zudan mengatakan alangkah tidak baik jika 4,5 juta PNS membalas mencela Zulkifli Hasan di media sosial yang bisa menimbulkan kegaduhan yang tidak mendidik masyarakat dengan mempertontonkan ketidakdewasaan dan mengabaikan etika sopan santun.
"Saya tidak mengharapkan ini semua akan terjadi dan tidak boleh terjadi. Kami dari Dewan Pimpinan Korpri Nasional sedang bersurat kepada pak Zulkifli untuk meminta waktu beraudiensi dan memohon klarifikasi beliau. Kami yakin setelah pertemuan nanti, duduk permasalahannya akan lebih jelas, mengingat konteks dan isi atas pernyataan dimaksud seyogyanya harus kita pastikan terlebih dahulu dari narasumbernya langsung," jelas Zudan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta