Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyesalkan pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang dinilai mendiskreditkan pegawai negeri sipil (PNS).
"Belakangan hari ini anggota Korpri sedang menyimpan perasaan marah dan jengkel. Berkenaan dengan pernyataan Bapak Zulkifli Hasan Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN di media online yang cenderung mendiskreditkan PNS," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Korpri Nasional Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (1/8/2016) malam.
Zudan mengatakan Zulkifli Hasan dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa seorang politikus hendaknya tidak berperilaku seperti PNS yang hanya datang ketika ada pimpinan.
"Beliau mengatakan 'Jangan melakoni profesi sebagai politikus, tapi perilakunya seperti PNS, itu sangat keliru. Misalnya politisi tidak aktif kalau ketua umumnya tidak datang. Nah itu perilaku PNS'," kata Zudan menirukan pernyataan Zulkifli.
Pernyataan Zulkifli itu menurut dia, menimbulkan perasaan tidak nyaman dan bila tidak segera dilokalisir bisa menimbulkan kemarahan kolektif di kalangan PNS.
Zudan menyatakan perlu mengkritisi pernyataan Zulkifli Hasan guna membuat suasana hati anggota Korpri bisa lebih tenang dan nyaman kembali, serta tidak terdorong untuk menyalurkan perasaannya melalui media sosial.
Ia menyerukan kepada seluruh anggota Korpri untuk menunjukkan bahwa PNS bekerja berdasarkan tupoksi dengan tolok ukur kinerja.
Dia menegaskan kehadiran PNS di kantor tidak tergantung pada hadir atau tidaknya seorang pimpinan.
"PNS mempunyai kesadaran untuk selalu hadir karena hal tersebut merupakan bagian untuk berkinerja dan selalu ada 'punishment' atau sanksi disiplin sesuai PP 53 th 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak tepat membandingkan politisi dengan PNS," kata Zudan.
Zudan menekankan politikus tidak lebih mulia dari PNS, begitu juga sebaliknya. Menurut dia, baik politisi maupun PNS mempunyai peran yang sama-sama penting dalam sistem bernegara dan pemerintahan.
"Saya mohon PNS, anggota Korpri di seluruh Indonesia untuk tetap tenang dan tetap fokus untuk bekerja sekaligus menunjukkan kematangan dan profesionalisme PNS. Saya memahami sepenuhnya kemarahan dan kegeraman saudara-saudara PNS semua," kata dia.
Zudan mengatakan alangkah tidak baik jika 4,5 juta PNS membalas mencela Zulkifli Hasan di media sosial yang bisa menimbulkan kegaduhan yang tidak mendidik masyarakat dengan mempertontonkan ketidakdewasaan dan mengabaikan etika sopan santun.
"Saya tidak mengharapkan ini semua akan terjadi dan tidak boleh terjadi. Kami dari Dewan Pimpinan Korpri Nasional sedang bersurat kepada pak Zulkifli untuk meminta waktu beraudiensi dan memohon klarifikasi beliau. Kami yakin setelah pertemuan nanti, duduk permasalahannya akan lebih jelas, mengingat konteks dan isi atas pernyataan dimaksud seyogyanya harus kita pastikan terlebih dahulu dari narasumbernya langsung," jelas Zudan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
-
Anak-anak Kena ISPA hingga Pneumonia, Warga Terdampak RDF Rorotan Siapkan Gugatan Class Action
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Endus Bau Amis Korupsi RDF Rorotan, Massa Geruduk Gedung DPRD DKI: Pansus Jangan Mati Suri!
-
Teruskan Perjuangan Kakak, Menkes Beri Beasiswa Pendidikan Dokter untuk Adik Mendiang Myta Aprilia