Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyesalkan pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang dinilai mendiskreditkan pegawai negeri sipil (PNS).
"Belakangan hari ini anggota Korpri sedang menyimpan perasaan marah dan jengkel. Berkenaan dengan pernyataan Bapak Zulkifli Hasan Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN di media online yang cenderung mendiskreditkan PNS," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Korpri Nasional Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (1/8/2016) malam.
Zudan mengatakan Zulkifli Hasan dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa seorang politikus hendaknya tidak berperilaku seperti PNS yang hanya datang ketika ada pimpinan.
"Beliau mengatakan 'Jangan melakoni profesi sebagai politikus, tapi perilakunya seperti PNS, itu sangat keliru. Misalnya politisi tidak aktif kalau ketua umumnya tidak datang. Nah itu perilaku PNS'," kata Zudan menirukan pernyataan Zulkifli.
Pernyataan Zulkifli itu menurut dia, menimbulkan perasaan tidak nyaman dan bila tidak segera dilokalisir bisa menimbulkan kemarahan kolektif di kalangan PNS.
Zudan menyatakan perlu mengkritisi pernyataan Zulkifli Hasan guna membuat suasana hati anggota Korpri bisa lebih tenang dan nyaman kembali, serta tidak terdorong untuk menyalurkan perasaannya melalui media sosial.
Ia menyerukan kepada seluruh anggota Korpri untuk menunjukkan bahwa PNS bekerja berdasarkan tupoksi dengan tolok ukur kinerja.
Dia menegaskan kehadiran PNS di kantor tidak tergantung pada hadir atau tidaknya seorang pimpinan.
"PNS mempunyai kesadaran untuk selalu hadir karena hal tersebut merupakan bagian untuk berkinerja dan selalu ada 'punishment' atau sanksi disiplin sesuai PP 53 th 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak tepat membandingkan politisi dengan PNS," kata Zudan.
Zudan menekankan politikus tidak lebih mulia dari PNS, begitu juga sebaliknya. Menurut dia, baik politisi maupun PNS mempunyai peran yang sama-sama penting dalam sistem bernegara dan pemerintahan.
"Saya mohon PNS, anggota Korpri di seluruh Indonesia untuk tetap tenang dan tetap fokus untuk bekerja sekaligus menunjukkan kematangan dan profesionalisme PNS. Saya memahami sepenuhnya kemarahan dan kegeraman saudara-saudara PNS semua," kata dia.
Zudan mengatakan alangkah tidak baik jika 4,5 juta PNS membalas mencela Zulkifli Hasan di media sosial yang bisa menimbulkan kegaduhan yang tidak mendidik masyarakat dengan mempertontonkan ketidakdewasaan dan mengabaikan etika sopan santun.
"Saya tidak mengharapkan ini semua akan terjadi dan tidak boleh terjadi. Kami dari Dewan Pimpinan Korpri Nasional sedang bersurat kepada pak Zulkifli untuk meminta waktu beraudiensi dan memohon klarifikasi beliau. Kami yakin setelah pertemuan nanti, duduk permasalahannya akan lebih jelas, mengingat konteks dan isi atas pernyataan dimaksud seyogyanya harus kita pastikan terlebih dahulu dari narasumbernya langsung," jelas Zudan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO