Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyesalkan pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang dinilai mendiskreditkan pegawai negeri sipil (PNS).
"Belakangan hari ini anggota Korpri sedang menyimpan perasaan marah dan jengkel. Berkenaan dengan pernyataan Bapak Zulkifli Hasan Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN di media online yang cenderung mendiskreditkan PNS," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Korpri Nasional Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (1/8/2016) malam.
Zudan mengatakan Zulkifli Hasan dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa seorang politikus hendaknya tidak berperilaku seperti PNS yang hanya datang ketika ada pimpinan.
"Beliau mengatakan 'Jangan melakoni profesi sebagai politikus, tapi perilakunya seperti PNS, itu sangat keliru. Misalnya politisi tidak aktif kalau ketua umumnya tidak datang. Nah itu perilaku PNS'," kata Zudan menirukan pernyataan Zulkifli.
Pernyataan Zulkifli itu menurut dia, menimbulkan perasaan tidak nyaman dan bila tidak segera dilokalisir bisa menimbulkan kemarahan kolektif di kalangan PNS.
Zudan menyatakan perlu mengkritisi pernyataan Zulkifli Hasan guna membuat suasana hati anggota Korpri bisa lebih tenang dan nyaman kembali, serta tidak terdorong untuk menyalurkan perasaannya melalui media sosial.
Ia menyerukan kepada seluruh anggota Korpri untuk menunjukkan bahwa PNS bekerja berdasarkan tupoksi dengan tolok ukur kinerja.
Dia menegaskan kehadiran PNS di kantor tidak tergantung pada hadir atau tidaknya seorang pimpinan.
"PNS mempunyai kesadaran untuk selalu hadir karena hal tersebut merupakan bagian untuk berkinerja dan selalu ada 'punishment' atau sanksi disiplin sesuai PP 53 th 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak tepat membandingkan politisi dengan PNS," kata Zudan.
Zudan menekankan politikus tidak lebih mulia dari PNS, begitu juga sebaliknya. Menurut dia, baik politisi maupun PNS mempunyai peran yang sama-sama penting dalam sistem bernegara dan pemerintahan.
"Saya mohon PNS, anggota Korpri di seluruh Indonesia untuk tetap tenang dan tetap fokus untuk bekerja sekaligus menunjukkan kematangan dan profesionalisme PNS. Saya memahami sepenuhnya kemarahan dan kegeraman saudara-saudara PNS semua," kata dia.
Zudan mengatakan alangkah tidak baik jika 4,5 juta PNS membalas mencela Zulkifli Hasan di media sosial yang bisa menimbulkan kegaduhan yang tidak mendidik masyarakat dengan mempertontonkan ketidakdewasaan dan mengabaikan etika sopan santun.
"Saya tidak mengharapkan ini semua akan terjadi dan tidak boleh terjadi. Kami dari Dewan Pimpinan Korpri Nasional sedang bersurat kepada pak Zulkifli untuk meminta waktu beraudiensi dan memohon klarifikasi beliau. Kami yakin setelah pertemuan nanti, duduk permasalahannya akan lebih jelas, mengingat konteks dan isi atas pernyataan dimaksud seyogyanya harus kita pastikan terlebih dahulu dari narasumbernya langsung," jelas Zudan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh