Suara.com - Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah berencana merampingkan kementerian dan lembaga dengan cara memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinilai memiliki fungsi dan wewenang tumpang tindih. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan rasionalisasi atau pemangkasan satu juta PNS yang dinilai kurang produktif dan kompeten.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto, menyarankan agar pemerintah berfikir ulang. Menurutnya, hal tersebut bisa mematahkan cita-cita para PNS.
"Harus dipikir secara matang betul, PNS ini kan juga mempunyai cita-cita , karena saya pernah jadi PNS. Saya juga bercita-cita tinggi waktu itu, sehingga tidak bisa semudah itu dipatahkan cita-citanya. Masalah kebutuhan, masalah kesatuan yang ada di sesuaikan," kata Agus, di Ruang Media Center, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (1/6/2016).
Oleh karena itu, kata Agus, saat mengadakan rekrutmen PNS, hendaknya pemerintah jangan melebihi kebutuhan. Namun, jika yang terjadi kemudian adalah perekrutan yang berlebihan, pemerintah juga tidak boleh semena-mena melakukan pemecatan.
"Untuk itu kita juga pada saat rekrutmen tidak boleh over daripada yang dibutuhkan, harus sesuai dengan yang dibutuhkan, namun kalau sudah ada juga tidak bisa semena-mena dibuang, tidak bisa seperti itu," kata Agus.
Agus menyarankan agar pemerintah juga memikirkan bahwa sebagian dari para PNS itu masih memiliki keluarga yang harus dinafkahi.
"Masuknya itu ada prosesnya, karena PNS itu mungkin hanya satu orang, tapi di belakangnya banyak, misalnya keluarganya, ada anaknya, ada barangkali orang tuanya, ada yang lain," tutur Agus.
Agus menambahkan, apabila seorang PNS diberhentikan, maka akan ada keluarga yang ditelantarkan. Apalagi satu juta PNS yang diberhentikan, maka akan banyak orang yang kehilangan sumber penghidupannya.
"Kan PNS ini menghidupi daripada keluarga, kalau yang menghidupi ini ditelantarkan maka keluarganya terlantar, apalagi ini satu juta, berarti berapa juta orang yang harus mendapatkan permasalahan tentang ini," kata Agus.
Berita Terkait
-
4 Fakta Aturan Batik Korpri Terbaru 2026: Jadwal dan Siapa yang Wajib Pakai
-
Update Terkini ASN Pindah ke IKN Nusantara, Tahap Awal Mulai Dilaksanakan?
-
Update Terbaru Kenaikan Gaji PNS, PPPK, dan TNI-Polri Tahun 2026
-
Sudah Dibuka, Ini Syarat Pendaftaran Beasiswa LPDP 2026 untuk PNS, TNI dan POLRI
-
TPG 100 Persen dalam Komponen THR dan Gaji ke-13 Cair, Cek Tanggalnya
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan