Suara.com - Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah berencana merampingkan kementerian dan lembaga dengan cara memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinilai memiliki fungsi dan wewenang tumpang tindih. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan rasionalisasi atau pemangkasan satu juta PNS yang dinilai kurang produktif dan kompeten.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto, menyarankan agar pemerintah berfikir ulang. Menurutnya, hal tersebut bisa mematahkan cita-cita para PNS.
"Harus dipikir secara matang betul, PNS ini kan juga mempunyai cita-cita , karena saya pernah jadi PNS. Saya juga bercita-cita tinggi waktu itu, sehingga tidak bisa semudah itu dipatahkan cita-citanya. Masalah kebutuhan, masalah kesatuan yang ada di sesuaikan," kata Agus, di Ruang Media Center, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (1/6/2016).
Oleh karena itu, kata Agus, saat mengadakan rekrutmen PNS, hendaknya pemerintah jangan melebihi kebutuhan. Namun, jika yang terjadi kemudian adalah perekrutan yang berlebihan, pemerintah juga tidak boleh semena-mena melakukan pemecatan.
"Untuk itu kita juga pada saat rekrutmen tidak boleh over daripada yang dibutuhkan, harus sesuai dengan yang dibutuhkan, namun kalau sudah ada juga tidak bisa semena-mena dibuang, tidak bisa seperti itu," kata Agus.
Agus menyarankan agar pemerintah juga memikirkan bahwa sebagian dari para PNS itu masih memiliki keluarga yang harus dinafkahi.
"Masuknya itu ada prosesnya, karena PNS itu mungkin hanya satu orang, tapi di belakangnya banyak, misalnya keluarganya, ada anaknya, ada barangkali orang tuanya, ada yang lain," tutur Agus.
Agus menambahkan, apabila seorang PNS diberhentikan, maka akan ada keluarga yang ditelantarkan. Apalagi satu juta PNS yang diberhentikan, maka akan banyak orang yang kehilangan sumber penghidupannya.
"Kan PNS ini menghidupi daripada keluarga, kalau yang menghidupi ini ditelantarkan maka keluarganya terlantar, apalagi ini satu juta, berarti berapa juta orang yang harus mendapatkan permasalahan tentang ini," kata Agus.
Berita Terkait
-
Diskon Tol Pilih Kasih: Ketika PNS Senyum, Anak Swasta Gigit Jari
-
5 Fakta PP Nomor 9 Tahun 2026 Terkait THR dan Pajak Bagi ASN, Polisi dan Pensiunan
-
Apakah THR PNS Sudah Cair? Segini Anggaran dari Pemerintah
-
Kapan Libur Lebaran PNS 2026? Ini Aturan Menurut SKB 3 Menteri dan Jadwal WFA
-
Update CPNS: 160 Ribu ASN Pensiun, Cek 10 Formasi Sepi Peminat
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba