Suara.com - Komisi I menganggap layak calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol Budi Gunawan, usai melakukan fit and proper test di DPR, Rabu (7/9/2016). Budi pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan kepercayaan dan amanah tersebut kepadanya.
"Terima kasih kepada Presiden Jokowi yang memberikan amanah dan kepercayaan kepada saya untuk menjabat sebagai Kepala BIN," kata Budi, seusai fit and proper test.
Wakapolri ini pun menyatakan siap menjalankan tugasnya dengan baik, dengan cara memantapkan dan menguatkan fungsi BIN, baik di bidang deteksi dini maupun peringatan dini, sehingga menurutnya semua potensi ancaman bisa dieliminir.
"Tentunya saya akan bekerja berdasarkan konstitusi kita, UUD 1945. Kemudian juga UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Intilejen Negara. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara," kata dia.
Budi mengakui memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi selaku jabatannya sebagai Wakapolri. Kedekatan ini, menurutnya pula, sebatas komunikasi mengenai apa yang harus dilaporkan kepada Presiden, serta soal perkembangan peristiwa yang sedang terjadi dan langkah yang perlu diambil.
Saat menjadi Kepala BIN nantinya, Budi menerangkan, dirinya akan lebih dekat lagi dengan Presiden. Sebab menurutnya, Presiden adalah single client dari BIN. BIN pun, sambungnya, akan menjadi mata dan telinga Presiden dalam mengeluarkan kebijakan.
"Sebagai mata dan telinga Presiden dan pemerintah. Kemudian yang kedua, sesuai dengan undang-undangnya memang BIN mempunyai single client yaitu Presiden. Tentu semua informasi yang dikumpulkan, yang diolah harus secara cepat, tepat, dan akurat, bisa disampaikan ke Bapak Presiden, dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan," tuturnya.
Saat disinggung adakah pesan khusus dari Presiden kepadanya (terkait penunjukan), Budi meminta maaf bila dirinya dibatasi dalam berucap ke publik.
"Saya mohon maaf, karena sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran BIN, mengharuskan membatasi hal-hal untuk secara terbuka disampaikan ke publik. Karenanya, ada hal lain atau khusus yang tidak bisa saya buka. Saya mohon maaf," tuturnya.
Namun demikian, Budi menyatakan bahwa dirinya bisa bekerja dengan mengedepankan independensi. Menurutnya, aspek objektivitas dalam menjalankan tugas ini amatlah penting.
"Sesuai dengan undang-undang, bahwa BIN harus bekerja dengan mengedepankan independensi. Kemudian fakta yang sebenarnya. Makanya aspek objektivitas ini penting, tidak berdasarkan kepentingan atau pun juga pesanan-pesanan," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?