Suara.com - Komisi I menganggap layak calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol Budi Gunawan, usai melakukan fit and proper test di DPR, Rabu (7/9/2016). Budi pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan kepercayaan dan amanah tersebut kepadanya.
"Terima kasih kepada Presiden Jokowi yang memberikan amanah dan kepercayaan kepada saya untuk menjabat sebagai Kepala BIN," kata Budi, seusai fit and proper test.
Wakapolri ini pun menyatakan siap menjalankan tugasnya dengan baik, dengan cara memantapkan dan menguatkan fungsi BIN, baik di bidang deteksi dini maupun peringatan dini, sehingga menurutnya semua potensi ancaman bisa dieliminir.
"Tentunya saya akan bekerja berdasarkan konstitusi kita, UUD 1945. Kemudian juga UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Intilejen Negara. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara," kata dia.
Budi mengakui memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi selaku jabatannya sebagai Wakapolri. Kedekatan ini, menurutnya pula, sebatas komunikasi mengenai apa yang harus dilaporkan kepada Presiden, serta soal perkembangan peristiwa yang sedang terjadi dan langkah yang perlu diambil.
Saat menjadi Kepala BIN nantinya, Budi menerangkan, dirinya akan lebih dekat lagi dengan Presiden. Sebab menurutnya, Presiden adalah single client dari BIN. BIN pun, sambungnya, akan menjadi mata dan telinga Presiden dalam mengeluarkan kebijakan.
"Sebagai mata dan telinga Presiden dan pemerintah. Kemudian yang kedua, sesuai dengan undang-undangnya memang BIN mempunyai single client yaitu Presiden. Tentu semua informasi yang dikumpulkan, yang diolah harus secara cepat, tepat, dan akurat, bisa disampaikan ke Bapak Presiden, dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan," tuturnya.
Saat disinggung adakah pesan khusus dari Presiden kepadanya (terkait penunjukan), Budi meminta maaf bila dirinya dibatasi dalam berucap ke publik.
"Saya mohon maaf, karena sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran BIN, mengharuskan membatasi hal-hal untuk secara terbuka disampaikan ke publik. Karenanya, ada hal lain atau khusus yang tidak bisa saya buka. Saya mohon maaf," tuturnya.
Namun demikian, Budi menyatakan bahwa dirinya bisa bekerja dengan mengedepankan independensi. Menurutnya, aspek objektivitas dalam menjalankan tugas ini amatlah penting.
"Sesuai dengan undang-undang, bahwa BIN harus bekerja dengan mengedepankan independensi. Kemudian fakta yang sebenarnya. Makanya aspek objektivitas ini penting, tidak berdasarkan kepentingan atau pun juga pesanan-pesanan," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Pemerintah Usulkan Biaya Haji 2026 Turun Rp 1 Juta per Jemaah Dibanding Tahun Lalu
-
Bicara soal Impeachment, Refly Harun: Pertanyaannya Siapa yang Akan Menggantikan Gibran?
-
SETARA Institute: Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto Pengkhianatan Reformasi!
-
Whoosh Disorot! KPK Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat, Mark-Up Biaya Terendus?
-
Teka-Teki Penundaan Rakor Sekda Terungkap! Tito Karnavian Beberkan 2 Alasan Utama
-
Di KTT ASEAN, Prabowo Ajak Negara Asia Jaga Persaingan Sehat demi Masa Depan Kawasan
-
Geger Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab Terseret Pusaran Korupsi Chromebook Nadiem
-
Praperadilan Ditolak, Kuasa Hukum Delpedro: Ini Kriminalisasi, Hakim Abaikan Putusan MK
-
Pramono Anung Pastikan Tarif TransJakarta Naik, Janjikan Fasilitas Bakal Ditingkatkan
-
KPK Pastikan Korupsi Whoosh Masuk Penyelidikan, Dugaan Mark Up Gila-gilaan 3 Kali Lipat Diusut!