Pengangkatan Arcandra sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Presiden Joko Widodo, dipandang tidak kurang tepat. Pasalnya, Arcandra adalah orang yang pernah diberhentikan dari jabatan Menteri ESDM karena terbukti menyembunyikan status dwi kewarganegaraan yang ia miliki.
Menurut Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Taufiqulhadi, bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang punya rekam jejak lebih baik untuk ditempatkan di posisi yang dijabat Arcandra saat ini.
"Berkaitan dengan Arcandra, saya mengatakan bahwa ketika dia ditempatkan lagi sebagai menteri sekalipun, seakan-akan di negeri ini tidak ada lagi orang lain yang bisa berada pada posisi itu," kata Taufiq di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/10/2016).
Dari 200 juta orang Indonesia, kata Taufiq, seakan-akan hanya Arcandra yang punya kemampuan untuk menduduki jabatan Wakil Menteri ESDM.
"Jadi walaupun ada persoalan, belum dijelaskan persoalan yang ditimbulkan oleh dia, dia ditempatkan kembali. Jadi kita seperti menafikan tentang keberadaan SDM (sumber daya manusia) kita sebagai bangsa Indonesia," kata Taufiq.
Baru saja Presiden Joko Widodo melantik Menteri dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Baru, yaitu Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar. Ignasius adalah mantan Menteri Perhubungan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini