Sebagian masyarakat Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menolak calon bupati yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pemilihan kepala daerah 2011 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Penolakan masyarakat dengan calon bupati berstatus tersangka di KPK telah disampaikan dalam beberapa kali unjuk rasa di kantor KPU Buton," kata tokoh masyarakat Buton Ramli (45) di Baubau, Senin (24/10/2016).
Hari ini pada penetapan calon bupati/wakil bupati periode 2017-2022 oleh KPU, kata dia, ribuan masyarakat Buton akan kembali berunjuk rasa di kantor KPU dengan tuntutan yang sama yakni menolak calon bupati berstatus tersangka kasus suap di KPK.
"Masyarakat menolak calon bupati berstatus tersangka karena di Pilkada Buton hanya satu pasangan calon yang berkas pendaftarannya di KPU," katanya.
Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun mendaftar sebagai Calon Bupati Buton untuk Pilkada 2017. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pilkada Buton 2012 oleh KPK.
Saat sengketa hasil perhitungan suara pilkada Buton bergulir di MK, Samsu Umar diduga menyuap Ketua MK Akil Muchtar sehingga memenangi pilkada dan mengalahkan pasangan Agus Feisal Hidayat-Yaudu Salam Adjo. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu