Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berharap tidak ada pergeseran kursi Gubernur dan Wakil Gubernur ketika nanti pasangan Ahok-Djarot menang dalam Pilkada namun Ahok menjadi terpidana dalam kasus penistaan agama.
Dalam UU nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah, disebutkan tentang pergantian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhalangan tetap.
"Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nanti kita akan lihat perkembangannya," kata Paloh di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (17/11/2016).
Hal itu dikatakan Surya ketika ditanya wartawan terkait adanya potensi Ahok menjadi terpidana. Sebab, dalam UU, terpidana kepala daerah akan digantikan oleh wakilnya.
Dia pun berharap, proses Pilkada DKI Jakarta ini bisa berjalan dengan baik. Karena, proses ini sudah dilaksanakan dengan perencanaan yang matang.
"Kita berharap pada apa yang terbaik. Tentu kita tidak mulai dengan datang memberikan harapan memprediksi apa yang terjelek semata-mata tapi penuh harapan, perencanaan ini berjalan dengan baik," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO