Suara.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi mengatakan aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada 2 Desember nanti berpotensi merugikan negara dan rakyat Indonesia. Dia khawatir aksi terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok itu mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi.
"Saya cuma khawatir begini, seperti itu nanti yang terganggu kan pasar modal, indeks saham gabungan terganggu, mata uang terganggu, kepercayaan investor terganggu. Kalau itu sampai terjadi, negara dirugikan loh, rakyat banyak dirugikan," kata Fayakhun di DPR, Selasa (22/11/2016).
Fayakhun beranggapan masyarakat saat ini sudah mulai dewasa dalam menyikapi masalah berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, dia berharap masyarakat tak tergiring isu untuk memecah belah bangsa dalam dalam aksi nanti.
"Saya rasa kita semua sudah pandai, masyarakat Indonesia sudah pandai, ini ada apa nih, mau kemana, siapa yang diincar, bagaimana, oleh siapa, malah jadi banyak tanda tanya," ujar Ketua DPD DKI Jakarta Golkar ini.
Di sisi lain, Fayakhun juga tidak melarang masyarakat melakukan aksi demonstrasi lanjutan ini. Sebab mengemukakan pendapat diatur di dalam Undang-Undang.
"Kalau unjuk rasa itu kan memang boleh, orang mengadakan demo kan boleh dengan izin, tapi ya sekali lagi. Karena status tersangka itu belum terdakwa, belum terpidana," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU