Suara.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku sudah mendapati informasi adanya rencana aksi 2 Desember untuk kepentingan politik yakni usaha untuk penggulingan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Ada upaya-upaya rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda-agenda politik lain di antaranya adalah upaya untuk melakukan makar," kata Tito di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).
Dari laporan yang diperolehnya, Tito mengaku jika ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan rencana aksi demo tersebut untuk menunggangi agenda lain.
"Ada kelompok-kelompok lain penunggang gelap, ada penunggang-penunggang yang ingin memanfaatkan ini untuk agenda lain dalam rangka untuk menjatuhkan pemerintah," kata Tito.
Meski tak mau menyebut kelompok yang menunggangii rencana aksi 2 Desember. Tito mengaku kelompok tersebut juga ingin menduduki Gedung DPR/MPR RI.
"Ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR," kata dia.
Terkait adanya info bahwa ada kelompok-kelompok yang berencana menduduki gedung DPR pada saat aksi nanti, dia menilai hal itu telah melanggar hukum.
"Nah aksi ini bagi kami, kepolisian secara undang-undang sudah diatur pasal mulai 104 sampai dengan 107 dan lain lain itu adalah perbuatan kalau bermaksud untuk menguasai itu jelas melanggar hukum dan kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah hidup termasuk pasal makar," katanya.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu pun mengaku akan melakukan tindakan tegas apabila dalam aksi tersebut ada upaya-upaya makar.
"Sehingga bila itu terjadi kita akan lakukan tindakan tegas dan kita sudah mencatat kita akan lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT