Suara.com - Partai Demokrat (PD) akhirnya secara tegas menyatakan diri tak akan mengambil bagian dalam pemerintahan era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dengan demikian, partai berlambang bintang merci itu menjadi oposan.
Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono melalui pidato politik dalam rapat pemimpin nasional serta dies natalis Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/2/2017).
"Partai Demokrat akan konsisten di luar pemerintahan, sembari melakukan kontrol politik dan sosial. Karenanya, kami akan konsisten mengoreksi keputusan presiden, dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang keliru, tidak tepat, atau bertentangan dengan kehendak rakyat," tegas SBY.
Ia mengatakan, menjadi parpol yang berada di luar pemerintahan merupakan pilihan terbaik untuk kader Demokrat pun rezim Jokowi-JK sendiri.
“Partai Demokrat memilih untuk menjaga kemerdekaan serta kemandiriannya. Ini pilihan terbaik, terlebih ketika kritik terhadap pemerintah terbilang sepi, baik di parlemen maupun ruang public,” ungkapnya.
Namun,SBY menegaskan pilihan partainya tersebut tidak boleh diartikan untuk merongrong pemerintahan. Sebaliknya, menjadi oposan merupakan cara partainya menjaga pemerintahan Jokowi-JK.
"Kepala-kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrat juga sudah diminta untuk memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?