Suara.com - Partai Demokrat (PD) akhirnya secara tegas menyatakan diri tak akan mengambil bagian dalam pemerintahan era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dengan demikian, partai berlambang bintang merci itu menjadi oposan.
Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono melalui pidato politik dalam rapat pemimpin nasional serta dies natalis Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/2/2017).
"Partai Demokrat akan konsisten di luar pemerintahan, sembari melakukan kontrol politik dan sosial. Karenanya, kami akan konsisten mengoreksi keputusan presiden, dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang keliru, tidak tepat, atau bertentangan dengan kehendak rakyat," tegas SBY.
Ia mengatakan, menjadi parpol yang berada di luar pemerintahan merupakan pilihan terbaik untuk kader Demokrat pun rezim Jokowi-JK sendiri.
“Partai Demokrat memilih untuk menjaga kemerdekaan serta kemandiriannya. Ini pilihan terbaik, terlebih ketika kritik terhadap pemerintah terbilang sepi, baik di parlemen maupun ruang public,” ungkapnya.
Namun,SBY menegaskan pilihan partainya tersebut tidak boleh diartikan untuk merongrong pemerintahan. Sebaliknya, menjadi oposan merupakan cara partainya menjaga pemerintahan Jokowi-JK.
"Kepala-kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrat juga sudah diminta untuk memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang