Suara.com - Amerika Serikat berencana menerapkan sistem baru dan lebih selektif dalam penerbitan visa di setiap kedutaannya, untuk setiap orang yang ingin masuk ke negeri Paman Sam.
Seperti dilansir media daring Rusia, Sputniknews, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS John Kelly mengusulkan agar setiap pemohon visa harus bersedia menyerahkan kata kunci atau password seluruh akun media sosialnya.
"Jika seseorang ingin masuk ke negara kita, mereka harus menyerahkan password seluruh akun media sosial. Ini bukan kebijakan diskriminatif, tapi untuk melindungi keamanan negara," tutur Kelly, saat menyampaikan usulannya itu di parlemen AS, Selasa (7/2/2017).
Ia mengatakan, kebijakan seperti ini terutama harus diberlakukan terhadap pemohon visa asal tujuh negara yang dianggap tidak memiliki aturan ketat terhadap aktifitas warganya di luar negeri.
Ketujuh negara yang dimaksud ialah, Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.
Ia mengatakan, kebijakan seperti ini perlu dilakukan agar persentase ancaman serangan teror dari luar terhadap warga AS bisa diminimalisasi.
"Jadi, jika pemohon tak mau menyerahkan kata kunci akun media sosialnya, jangan harap mendapat visa. Saya yakin, jika pemohon itu memiliki niat baik saat di AS, maka dia akan koperatif," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru