Suara.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin meminta aparat menyelidiki kasus penyebaran lambang Partai Komunis Indonesia (PKI) di sekitar pondok pesantren di Pamekasan, Jawa Timur.
"TNI dan Polri harus menyelidiki kasus di Pamekasan itu," kata Ma'ruf Amin di Pamekasan, Kamis.
Lambang PKI di kabupaten yang menerapkan syariat Islam melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami itu di dua kecamatan, yakni di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan.
Di Kecamatan Proppo, lambang PKI ditemukan terpajang di kamar mandi masjid di Desa Bilaan dan jembatan, tak jauh dari Pondok Pesantren Darut Tauhid asuhan KH Ali Karrar Shinhaji.
Sedangkan di Kecamatan Palengaan, lambang PKI secara tiba-tiba ditemukan terpajang di sekitar Pondok Pesantren Banyuanyar, Pamekasan.
Ma'ruf Amin yang juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu meminta kerja sama penegak hukum dalam hal ini TNI dan Polri untuk mengungkap penyebar lambang organisasi terlarang di Indonesia itu.
"Sebenarnya tujuannya apa menyebarkan lambang PKI ini. Nah yang bisa menjelaskan semua itu TNI dan Polri, makanya mohon bekerja samanya sehingga masyarakat tidak mereka-reka sendiri," katanya.
Ia menyarankan masyarakat tidak terprovokasi oleh pihak manapun terkait dengan munculnya lambang PKI tersebut. Namun, pihaknya belum memastikan apakah penyebaran lambang PKI hanya sekedar aksi teror atau menunjukkan keberadaan PKI sudah masuk ke wilayah Madura khususnya Kabupaten Pamekasan.
"Kita tunggu saja penjelasan penegak hukum karena merekalah yang lebih paham betul," katanya.
Munculnya lambang PKI di Kabupaten Pamekasan bukan kali ini saja, akan tetapi lambang organisasi terlarang ini juga pernah muncul saat karnaval HUT Kemerdekaan RI.
Kala itu, lambang PKI dan tokoh PKI dipajang oleh peserta karnaval, atas perintah Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan. [Antara]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan