Suara.com - Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting merilis hasil survei bertajuk Kondisi Politik Nasional Pasca Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Survei dilakukan secara nasional pada 14 sampai 20 Mei 2017 dengan responden valid sebanyak 1.350 atau 90 persen dari total sampai awal sebesar 1.500 orang. Metodenya multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden diberi pertanyaan: bagaimana bapak atau ibu melihat keadaan politik nasional sekarang? Sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk.
Sebanyak 35 persen menyebut kondisi politik nasional berada di kondisi sedang. Sebanyak 28 persen menyebut kondisi baik, 21 persen menyatakan kondisi buruk, 3 persen menyatakan sangat buruk, 1 persen sangat baik dan 11 persen menyatakan tidak tahu.
"Di bidang politik massa nasional menilai keadabannya sedang atau baik. Tidak banyak perubahan, bahkan yang mengatakan buruk lebih sedikit sekarang dibanding enam lalu," ujar peneliti SMRC Djayadi Hanan dalam jumpa pers di kantor SMRC, Jalan Cisadane, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2017).
Responden juga ditanya soal penegakan hukum, sebanyak 45 persen responden menyebut secara nasional dalam keadaan baik. Sebanyak 28 persen menyatakan dalam keadaan sedang, 19 persen menyatakan dalam keadaan buruk, 2 persen menyatakan sangat buruk, 1 persen dan lima persen tidak tahu.
Djayadi mengatakan survei juga menanyakan soal kondisi keamanan dan ketertiban juga dalam kondisi baik yakni sebanyak 58 persen. Sebanyak 26 persen menyatakan sedang, 11 menyatakan kondisi buruk, 2 persen sangat baik dan 2 persen tidak tahu.
"Penilaian atas kondisi hukum, keamanan dan ketertiban juga tidak ada perubahan berarti dalam enam bulan terakhir, atau sebelum dan sesudah Pilkada DKI yang menyita perhatian nasional itu," kata dia.
Maka dari itu, dia mengatakan hasil survei pasca pilkada berakhir dengan damai.
"Pilkada DKI berakhir dengan damai meskipun massa kampanye sebelum pemilihan berlangsung panas," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW