Suara.com - Presiden Joko Widodo menilai ketahanan dan kedaulatan pangan merupakan hal yang penting bagi bangsa Indonesia. Sehingga perlu memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas kepada rakyat, negara juga bertugas untuk menjaga kehidupan petani lebih sejahtera.
Jokowi juga mengatakan negara perlu mamastikan agar rakyat yang menjadi konsumen tidak menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bahan pangan.
"Karena barangnya tersedia di pasar serta bisa membelinya dengan harga yang terjangkau. Negara juga harus hadir memastikan para petani sebagai produsen bisa semakin produktif, semakin sejahtera, karena mendapatkan harga komoditas yang wajar dan adil," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas untuk membicarakan langkah-langkah memperkuat Bulog dalam ketahanan pangan nasional di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
Lanjut Jokowi, setelah rakyat bisa membelinya dengan harga yang terjangkau dan negara juga harus hadir memastikan para petani sebagai produsen bisa semakin produktif.
"Semakin sejahtera karena mendapatkan harga komoditas yang wajar dan adil," kata dia.
"Negara juga perlu hadir agar jalur distribusi komoditas pangan bisa lancar dan rantai perdagangan tidak terlalu panjang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar," tutup Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!