Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menilai isi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR sangat normatif. Menurutnya tak ada substansi dalam dua pidato tadi pagi.
"Kalau secara umum pidato itu normatif, yang pagi (sidang MPR) tentang berbagai kinerja dari berbagai lembaga negara. Kemudian yang barusan rapat atau sidang DPR, DPD juga banyak laporan bersifat normatif, semua dalam rangka 72 tahun Indonesia merdeka. Nanti yang sama DPR lebih teknis dan masuk pada substansi," kata Fadli di gedung MPR, Rabu (16/8/2017).
Menurut dia laporan yang disampaikan Jokowi mengenai kondisi ekonomi saat ini tidak sesuai realitas di lapangan. Jokowi menyebutkan di bidang ekonomi ada pencapaian yang bagus, dan angka kemiskinan turun.
"Tadi di bidang ekonomi kelihatan pencapaiannya, semuanya positif, angka kemiskinan turun. Tapi di lapangan masyarakat merasakan hidup makin menderita, makin susah," ujar dia.
Itu sebabnya, ia menyarankan Jokowi sebagai pemimpin pemerintahan untuk memeriksa kembali data mengenai kondisi masyarakat.
"Jadi Presiden harus memeriksa kenyataan yang ada di masyarakat, jangan hanya dari angka saja. Angka itu bisa menipu, kenyataan bisa beda di lapangan. Saya turun kebawah melihat kenyataan beda. Misalnya harga listrik yang naik, harga yang lain juga, daya beli masyarakat makin berkurang, itu kenyataan. Jangan kenyataan ditutupi angka-angka. Nah angka ini datangnya mungkin bukan dari Presiden, tapi dari bawahannya, harus diperiksa angka-angka itu," kata dia.
Dia mengatakan kondisi masyarakat di bawah masih terpinggirkan.
"Karena kenyataan tidak menunjukkan rakyat kita makin sejahtera, makin mudah hidupnya, bahwa pekerjaan makin mudah didapatkan. Menurut saya di bidang ekonomi tidak sesuai realita," kata dia.
Berita Terkait
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Tuntutan TGPF 98 di PTUN: Desak Fadli Zon Cabut Pernyataan dan Minta Maaf ke Publik
-
Sidang Gugatan Perkosaan Mei '98, Kuasa Hukum Fadli Zon Mengaku Belum Tahu Objek Perkara
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO