Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menilai isi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR sangat normatif. Menurutnya tak ada substansi dalam dua pidato tadi pagi.
"Kalau secara umum pidato itu normatif, yang pagi (sidang MPR) tentang berbagai kinerja dari berbagai lembaga negara. Kemudian yang barusan rapat atau sidang DPR, DPD juga banyak laporan bersifat normatif, semua dalam rangka 72 tahun Indonesia merdeka. Nanti yang sama DPR lebih teknis dan masuk pada substansi," kata Fadli di gedung MPR, Rabu (16/8/2017).
Menurut dia laporan yang disampaikan Jokowi mengenai kondisi ekonomi saat ini tidak sesuai realitas di lapangan. Jokowi menyebutkan di bidang ekonomi ada pencapaian yang bagus, dan angka kemiskinan turun.
"Tadi di bidang ekonomi kelihatan pencapaiannya, semuanya positif, angka kemiskinan turun. Tapi di lapangan masyarakat merasakan hidup makin menderita, makin susah," ujar dia.
Itu sebabnya, ia menyarankan Jokowi sebagai pemimpin pemerintahan untuk memeriksa kembali data mengenai kondisi masyarakat.
"Jadi Presiden harus memeriksa kenyataan yang ada di masyarakat, jangan hanya dari angka saja. Angka itu bisa menipu, kenyataan bisa beda di lapangan. Saya turun kebawah melihat kenyataan beda. Misalnya harga listrik yang naik, harga yang lain juga, daya beli masyarakat makin berkurang, itu kenyataan. Jangan kenyataan ditutupi angka-angka. Nah angka ini datangnya mungkin bukan dari Presiden, tapi dari bawahannya, harus diperiksa angka-angka itu," kata dia.
Dia mengatakan kondisi masyarakat di bawah masih terpinggirkan.
"Karena kenyataan tidak menunjukkan rakyat kita makin sejahtera, makin mudah hidupnya, bahwa pekerjaan makin mudah didapatkan. Menurut saya di bidang ekonomi tidak sesuai realita," kata dia.
Berita Terkait
-
Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
-
Jokowi Turun Gunung, Bakal Pidato Perdana Sebagai Ketua Dewan Penasehat di Rakernas PSI
-
Ada 2 Raja Saling Mengklaim di Keraton Solo, Fadli Zon Mengadu pada DPR
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!