Suara.com - Kementerian Luar Negeri Kamboja memerintahkan pekerja LSM dan media yang mendapatkan dukungan dana dari Amerika Serikat keluar dari negeranya. Kamboja memberika waktu sepekan terhitung sejak, Rabu (23/8/2017).
Media New York Times menyebut pengusiran itu dilakukan untuk membungkam kelompok oposisi sebelum pemilu Juni tahun depan di Kamboja. Pihak Amerika Serikat selama ini dinilai merongrong kekuasaan pemerintah saat ini.
Kamboja memiliki salah satu pemimpin terpanjang di dunia, Perdana Menteri Hun Sen dari Partai Rakyat Kamboja. Pemilu tahun depan, Hun Sen mendapat tantangan kuat dari Partai Cambodia National.
Salah satu lembaga nirlaba, National Democratic Institute yang berafiliasi dengan Partai Demokrat di Amerika Serikat banyak memberikan pelatihan kepada berbagai partai politik Kamboja, termasuk partai oposisi. Organisasi media berita lokal yang memiliki hubungan dengan partai Hun Sen telah menuduh National Democratic Institute berkomplot melawannya.
National Democratic Institute beropini di situsnya tentang cengkeraman partai Hun Sen di negara tersebut.
"Partai Rakyat Kamboja yang memerintah terus mendominasi setelah 30 tahun berada di bawah pemimpin yang sama. Warga negara terbatas dalam keterlibatan pemilihan pejabat, dan ketidakpercayaan antara masyarakat sipil dan pemerintah menghambat demokrasi yang inklusif dan partisipatif," tulis National Democratic Institute dalam situsnya.
Sementara dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Kamboja menuduh National Democratic Institute melakukan penghinaan.
Aktivis HAM Kamboja, Naly Pilorge menjelaskan saat ini Pemerintah Kamboja membatasi masyarakat sipil dan media massa.
"Ada upaya lanjutan dari pemerintah dan institusi pemerintah untuk membatasi dan menekan partai oposisi, masyarakat sipil dan media," kata Naly Pilorge.
Baca Juga: Jokowi: Tantangan Besar Kebebasan Pers Saat Ini adalah Hoax
Pemerintah Kamboja membuat peraturan baru sebagai alat menekan pihak-pihak yang mengkritiknya. Salah satu yang dipakai adalah Departemen Pajak. Tagihan pajak media dan LSM yang berdiri di Kamboja disinggung.
Media yang diusir
Salah satu media yang didukung oleh AS adalah The Cambodia Daily. The Cambodia Daily merupakan surat kabar independen yang telah menjadi tempat bagi wartawan lokal dan juga rekan-rekan koresponden asing.
The Cambodia Daily mempunyai tagihan pajak sampai 6 juta dolar AS. Saat menghadiri acara di Phnom Penh, Hun Sen menyiratkan surat kabar tersebut harus keluar dari negaranya karena menunggak pajak. Bahkan dia menyebut jika sampai 4 September tak bayar pajak, maka The Cambodia Daily harus hengkang.
Selain The Cambodia Daily, Radio Free Asia dan Voice of America juga terancam terusir. Dua media itu juga ditagih bayar pajak oleh Kementerian Keuangan Kamboja. (NYTimes)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu