Suara.com - Kementerian Luar Negeri Kamboja memerintahkan pekerja LSM dan media yang mendapatkan dukungan dana dari Amerika Serikat keluar dari negeranya. Kamboja memberika waktu sepekan terhitung sejak, Rabu (23/8/2017).
Media New York Times menyebut pengusiran itu dilakukan untuk membungkam kelompok oposisi sebelum pemilu Juni tahun depan di Kamboja. Pihak Amerika Serikat selama ini dinilai merongrong kekuasaan pemerintah saat ini.
Kamboja memiliki salah satu pemimpin terpanjang di dunia, Perdana Menteri Hun Sen dari Partai Rakyat Kamboja. Pemilu tahun depan, Hun Sen mendapat tantangan kuat dari Partai Cambodia National.
Salah satu lembaga nirlaba, National Democratic Institute yang berafiliasi dengan Partai Demokrat di Amerika Serikat banyak memberikan pelatihan kepada berbagai partai politik Kamboja, termasuk partai oposisi. Organisasi media berita lokal yang memiliki hubungan dengan partai Hun Sen telah menuduh National Democratic Institute berkomplot melawannya.
National Democratic Institute beropini di situsnya tentang cengkeraman partai Hun Sen di negara tersebut.
"Partai Rakyat Kamboja yang memerintah terus mendominasi setelah 30 tahun berada di bawah pemimpin yang sama. Warga negara terbatas dalam keterlibatan pemilihan pejabat, dan ketidakpercayaan antara masyarakat sipil dan pemerintah menghambat demokrasi yang inklusif dan partisipatif," tulis National Democratic Institute dalam situsnya.
Sementara dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Kamboja menuduh National Democratic Institute melakukan penghinaan.
Aktivis HAM Kamboja, Naly Pilorge menjelaskan saat ini Pemerintah Kamboja membatasi masyarakat sipil dan media massa.
"Ada upaya lanjutan dari pemerintah dan institusi pemerintah untuk membatasi dan menekan partai oposisi, masyarakat sipil dan media," kata Naly Pilorge.
Baca Juga: Jokowi: Tantangan Besar Kebebasan Pers Saat Ini adalah Hoax
Pemerintah Kamboja membuat peraturan baru sebagai alat menekan pihak-pihak yang mengkritiknya. Salah satu yang dipakai adalah Departemen Pajak. Tagihan pajak media dan LSM yang berdiri di Kamboja disinggung.
Media yang diusir
Salah satu media yang didukung oleh AS adalah The Cambodia Daily. The Cambodia Daily merupakan surat kabar independen yang telah menjadi tempat bagi wartawan lokal dan juga rekan-rekan koresponden asing.
The Cambodia Daily mempunyai tagihan pajak sampai 6 juta dolar AS. Saat menghadiri acara di Phnom Penh, Hun Sen menyiratkan surat kabar tersebut harus keluar dari negaranya karena menunggak pajak. Bahkan dia menyebut jika sampai 4 September tak bayar pajak, maka The Cambodia Daily harus hengkang.
Selain The Cambodia Daily, Radio Free Asia dan Voice of America juga terancam terusir. Dua media itu juga ditagih bayar pajak oleh Kementerian Keuangan Kamboja. (NYTimes)
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!