Suara.com - Kementerian Luar Negeri Kamboja memerintahkan pekerja LSM dan media yang mendapatkan dukungan dana dari Amerika Serikat keluar dari negeranya. Kamboja memberika waktu sepekan terhitung sejak, Rabu (23/8/2017).
Media New York Times menyebut pengusiran itu dilakukan untuk membungkam kelompok oposisi sebelum pemilu Juni tahun depan di Kamboja. Pihak Amerika Serikat selama ini dinilai merongrong kekuasaan pemerintah saat ini.
Kamboja memiliki salah satu pemimpin terpanjang di dunia, Perdana Menteri Hun Sen dari Partai Rakyat Kamboja. Pemilu tahun depan, Hun Sen mendapat tantangan kuat dari Partai Cambodia National.
Salah satu lembaga nirlaba, National Democratic Institute yang berafiliasi dengan Partai Demokrat di Amerika Serikat banyak memberikan pelatihan kepada berbagai partai politik Kamboja, termasuk partai oposisi. Organisasi media berita lokal yang memiliki hubungan dengan partai Hun Sen telah menuduh National Democratic Institute berkomplot melawannya.
National Democratic Institute beropini di situsnya tentang cengkeraman partai Hun Sen di negara tersebut.
"Partai Rakyat Kamboja yang memerintah terus mendominasi setelah 30 tahun berada di bawah pemimpin yang sama. Warga negara terbatas dalam keterlibatan pemilihan pejabat, dan ketidakpercayaan antara masyarakat sipil dan pemerintah menghambat demokrasi yang inklusif dan partisipatif," tulis National Democratic Institute dalam situsnya.
Sementara dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Kamboja menuduh National Democratic Institute melakukan penghinaan.
Aktivis HAM Kamboja, Naly Pilorge menjelaskan saat ini Pemerintah Kamboja membatasi masyarakat sipil dan media massa.
"Ada upaya lanjutan dari pemerintah dan institusi pemerintah untuk membatasi dan menekan partai oposisi, masyarakat sipil dan media," kata Naly Pilorge.
Baca Juga: Jokowi: Tantangan Besar Kebebasan Pers Saat Ini adalah Hoax
Pemerintah Kamboja membuat peraturan baru sebagai alat menekan pihak-pihak yang mengkritiknya. Salah satu yang dipakai adalah Departemen Pajak. Tagihan pajak media dan LSM yang berdiri di Kamboja disinggung.
Media yang diusir
Salah satu media yang didukung oleh AS adalah The Cambodia Daily. The Cambodia Daily merupakan surat kabar independen yang telah menjadi tempat bagi wartawan lokal dan juga rekan-rekan koresponden asing.
The Cambodia Daily mempunyai tagihan pajak sampai 6 juta dolar AS. Saat menghadiri acara di Phnom Penh, Hun Sen menyiratkan surat kabar tersebut harus keluar dari negaranya karena menunggak pajak. Bahkan dia menyebut jika sampai 4 September tak bayar pajak, maka The Cambodia Daily harus hengkang.
Selain The Cambodia Daily, Radio Free Asia dan Voice of America juga terancam terusir. Dua media itu juga ditagih bayar pajak oleh Kementerian Keuangan Kamboja. (NYTimes)
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
Terkini
-
Daftar 5 Calon Manajer Kopdes Meninggal Dunia Saat Latsarmil: Gejala, Penyebab dan Kronologi
-
Diduga Intimidasi Dokter hingga Meninggal, Legislator PKB Terancam Sanksi Berat
-
Fakta-fakta Kematian 5 SPPI Calon Manajer Koperasi saat Jalani Latihan Militer
-
Awas Kena Derek! Dishub DKI Mulai Rutin Razia Parkir Liar di Senopati dan Gunawarman Tiap Weekend
-
Aktivasi di CFD FX Sudirman, Mozy Ajak Masyarakat Kenali Layanan Perjalanan Digital
-
Ironi Ganja Medis, Saat KUHP Baru 'Keok' Lawan UU Narkotika yang Usang
-
HBL Mantiri Ajak Purnawirawan TNI AD Terus Kompak Jaga Soliditas dan Perkuat Persatuan
-
Ketua BPP PPAD HBL Mantiri: Purnawirawan Harus Jadi Perekat Persatuan Bangsa
-
Kado HUT Bhayangkara ke-80, Polda Riau Rampungkan 110 Jembatan Merah Putih Presisi
-
Gubernur Jakarta Siapkan Jalur Bawah Tanah di Bundaran HI Buat Penjalan Kaki