Rapat Paripurna DPR Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).
Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Benny Susetyo berharap Komisi Pemberantas Korupsi jangan takut membersihkan DPR dari bau korupsi.
"Menurut saya sekarang KPK tidak perlu takut dan tidak perlu menyerah, justru harus membersihkan DPR dari sarang penyamun ini," kata Benny kepada Suara.com, Kamis (28/9/ 2017).
Pernyataan Benny menanggapi sikap Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto yang tidak mundur, padahal sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.
Menurut Benny sekarang merupakan momen bagi KPK dan lembaga penegakan hukum lainnya untuk membersihkan lembaga negara dari korupsi.
Benny mengatakan jika perilaku tak terpuji dibiarkan terus menerus bisa menggerogoti martabat bangsa.
"Ini momentum untuk membangun keadaban politik. Menjadi politik yang beradab itu adalah politik yang menjiwai nilai-nilai Pancasila," ujar tokoh agama ini.
"Menurut saya sekarang KPK tidak perlu takut dan tidak perlu menyerah, justru harus membersihkan DPR dari sarang penyamun ini," kata Benny kepada Suara.com, Kamis (28/9/ 2017).
Pernyataan Benny menanggapi sikap Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto yang tidak mundur, padahal sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.
Menurut Benny sekarang merupakan momen bagi KPK dan lembaga penegakan hukum lainnya untuk membersihkan lembaga negara dari korupsi.
Benny mengatakan jika perilaku tak terpuji dibiarkan terus menerus bisa menggerogoti martabat bangsa.
"Ini momentum untuk membangun keadaban politik. Menjadi politik yang beradab itu adalah politik yang menjiwai nilai-nilai Pancasila," ujar tokoh agama ini.
Terkait sikap politik Novanto yang tetap bertahan sebagai ketua Parlemen, Benny mengatakan biar publik yang menilai. Menurut dia publik tahu mana pemimpin yang kesatria dan tidak.
"Kesatriaan seseorang itu ketika dia memiliki kapasitas mentalitas seperti orang-orang Jepang yang punya integritas, punya budaya malu," tutur Benny.
"Jadi kalau orang sudah cacat dan tercela dengan sendirinya akan melakukan itu (mundur). Jadi ini proses pembersihan nilai-nilai, bagaimana saatnya bangsa ini merefleksikan kesadaran Pancasila," Benny menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!