Suara.com - Presiden Joko Widodo menyatakan perlu kalkulasi untuk menetapkan adanya menteri yang khusus menangani pondok pesantren dalam kabinetnya.
"Itu menjadi masukan bagi saya, dulu waktu saya putuskan Hari Santri, itu juga masukan dari kiai di pondok pesantren.Setelah itu baru kita putuskan," kata Presiden Jokowi menanggapi perlunya ada menteri pondok pesantren yang diusulkan pengasuh ponpes di Sumenep, Minggu (8/10/2017) malam.
Ia menyebutkan usulan perlunya menteri ponpes dari salah satu kiai di Sumenep itu juga masukan yang akan dihitung atau dikalkulasi.
"Saya dapat informasi jumlah santri di seluruh Indonesia ada sembilan juta. Sangat banyak jadi memang harus ada yang ngurusi atau memperhatikan mereka," kata Presiden Jokowi.
Namun, lanjut dia, apakah menteri atau lainnya, harus dihitung dulu. "Ini tidak saya jawab di sini," kata Jokowi dalam silaturahim dengan pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al Karimiyah Sumenep.
Sebelumnya pimpinan Ponpes Alkarimiyah Busro Karim yang juga merupakan Bupati Sumenep KH Busyro Karim mengusulkan dibentuknya kementerian pondok pesantren.
"Dengan banyaknya pondok pesantren, kami mengusulkan perlunya menteri pondok pesantren, karena bicara ponpes pasti bicara pendidikan karakter, peningkatan skil, keutuhan bangsa dan negara, tidak hanya yang tradisional tapi juga ada yang modern. Wajar jika ada yang khusus mengurus pondok pesantren," kata Busyro. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut