Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pasukan oranye atau petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) tetap dikelola Pemerintah DKI.
Hal itu dikatakan Sandiaga sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial soal PT. Integrated Service Solutions (ISS) Indonesia akan mengelola PPSU.
Meski begitu, Sandiaga mengakui pemerintah DKI berniat untuk mempelajari sistem yang diterapkan PT. ISS Indonesia.
"Tidak sama sekali (PPSU dikelola ISS), hanya belajar tentang best practice di ISS," ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Menurut Sandiaga, PT. ISS Indonesia menerapkan sistem yang baik, yakni mewajibkan pegawainya apel pagi dan setelah kerja selesai. Dalam apel itu semua pegawai diharuskan mengecek alat kelengkapan kerja yang digunakan.
Selain itu perusahaan swasta terbesar juga memiliki daftar pekerjaan yang dikerjakan. Daftar pekerjaan itu diceklis satu per satu setelah selesai dikerjakan.
"Nah itu disiplin yang kita ingin. Dan kita ingin best practice itu sharing. PPSU akan tetap dikelola kami. Kita punya 93.000 (pegawai PPSU), mereka (ISS) punya 61.000 pegawai," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Cari Keadilan! Keluarga Korban Kekerasan TNI Serahkan Kesimpulan Gugatan UU Peradilan Militer ke MK
-
Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut
-
Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP
-
Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat