Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Mayor Jenderal (purn) Djoko Setiadi [suara.com/Agung Sandy Lesmana]
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Mayor Jenderal (purn) Djoko Setiadi mengatakan tidak ada arahan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mengontrol dunia siber di tahun politik. Tahun ini, 171 daerah akan menyelenggarakan pilkada secara serentak. Tahun berikutnya, bangsa ini akan melaksanakan pemilu presiden dan pemilu legislatif.
"Arahan khusus nggak ada," kata Djoko usai dilantik Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1/2017).
BSSN merupakan lembaga negara yang sebelumnya bernama Lembaga Sandi Negara. Sejak dibentuk hingga kini, kata Djoko, tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu. Dia memastikan badan ini netral dan tidak ikut-ikutan ke dalam pusaran politik praktis.
"Kami berangkat dari lemsaneg sejak didirikan tahun 1946 hingga saat ini kami tidak pernah berpihak pada satu partai manapun. Kami netral, betul-betul tidak diatur oleh siapapun, dan tujuan kami mengamankan dan membantu pemerintah menangani dunia siber," ujar dia.
Meskipun wilayah kerja BSSN luas -- internet -- Djoko dan jajaran akan bekerja sungguh-sungguh untuk membantu menciptakan suasana aman agar pesta demokrasi berjalan dengan sehat sehingga menghasilkan pemimpin terbaik.
"Kami menggunakan teknologi mengontrol kegiatan di dunia siber. Ini kan sangat luas, tapi Insyallah badan siber akan mampu mengendalikan dan mengontrolnya," kata dia.
"Arahan khusus nggak ada," kata Djoko usai dilantik Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1/2017).
BSSN merupakan lembaga negara yang sebelumnya bernama Lembaga Sandi Negara. Sejak dibentuk hingga kini, kata Djoko, tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu. Dia memastikan badan ini netral dan tidak ikut-ikutan ke dalam pusaran politik praktis.
"Kami berangkat dari lemsaneg sejak didirikan tahun 1946 hingga saat ini kami tidak pernah berpihak pada satu partai manapun. Kami netral, betul-betul tidak diatur oleh siapapun, dan tujuan kami mengamankan dan membantu pemerintah menangani dunia siber," ujar dia.
Meskipun wilayah kerja BSSN luas -- internet -- Djoko dan jajaran akan bekerja sungguh-sungguh untuk membantu menciptakan suasana aman agar pesta demokrasi berjalan dengan sehat sehingga menghasilkan pemimpin terbaik.
"Kami menggunakan teknologi mengontrol kegiatan di dunia siber. Ini kan sangat luas, tapi Insyallah badan siber akan mampu mengendalikan dan mengontrolnya," kata dia.
Komentar
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu