Suara.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Mayjen Purn Djoko Setiadi berharap lembaganya punya kewenangan penindakan terhadap kejahatan dunia siber yang dapat mengancam keamanan nasional. Salah satunya dalam menangani terorisme yang melakukan aksinya dengan memanfaatkan dunia maya.
"Karena kalau ada badan siber tidak bisa menindak juga percuma," kata Djoko Setiadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1/2018).
Mantan Kepala Lembaga Sandi Negara ini menuturkan, pihaknya sejak lama melakukan antisipasi dan menindak serangan siber yang meresahkan masyarakat dan dapat merugikan negara. Bahkan, lanjut, jaringan teroris sekarang mulai banyak bergerak melalui siber untuk melakukan aksi terornya.
"Kalau ada serangan siber dari manapun ya harus kami hadapi dengan teknologi. (Terorisme melalui siber) pasti ada," ujar dia.
Selama ini, penindakan aksi terorisme ditangani oleh Polri melalui tim Datasemen Khusus 88 Antiteror. Namun selanjutnya, BSSN akan aktif mendeteksi aksi kelompok teror melalui dunia siber.
"Arahan Bapak Presiden (ditangani) bersama, nanti kami lihat perkembangannya ke depan," kata dia.
Dia berhadap, BSSN ke depan tak hanya mendeteksi kejahatan siber, namun juga bisa melakukan penindakan.
"Mestinya badan siber berwenang. Jadi bisa menindak langsung, bisa menangkap, dan kami serahkan ke pemerintah," kata dia.
Baca Juga: #HoaxMembangun, Komentar Bos Badan Siber Jadi Lelucon di Twitter
Tag
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Jawaban Pengacara Jokowi Soal Ijazah Bikin Refly Harun Geram: 'Aneh
-
Dokter Tifa Sebut Jokowi Hanya Bisa Dihancurkan Orang Gila
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu