Suara.com - Pihak Manajemen Diskotek Exotic kecewa dengan pencabutan izin usaha oleh Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Staff Humas Exotic Tete Martadilaga mengaku heran penutupan Exotic baru dilakukan pada 2018, bukan dilakukan pada tahun 2017 lantaran pernah dilakukan penggerebekan.
"Kalau merujuk pada penggrebekan itu, kenapa penutupan enggak diajukan dari tahun lalu, tahun 2017? Kenapa baru tahun ini?" ujar Martadilaga saat dihubungi, Rabu (18/4/2018).
Penutupan diskotek menyusul dugaan peredaran narkoba berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh BNNP Jakarta. Serta menyusul tewasnya pengunjung Diskotek Exotic, Sudirman (47) di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu (1/4/2018) pagi.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan, penutupan diskotek karena Pemprov telah mengantongi bukti-bukti dari BNN terkait adanya peredaran narkoba di Exotic.
"Silakan diproses. Kita bergerak berdasarkan bukti kuat yang disampaikan oleh BNN," kata Sandiaga di Balai Kota.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu