Suara.com - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai untuk sementara waktu Kepolisian Indonesia diperbolehkan masuk ke lingkungan pendidikan, seperti kampus. Namun sebenarnya itu tidak diperbolehkan.
Dia mengomentari anggota Densus 88 yang merangsek masuk ke dalam lingkungan Universitas Riau (UNRI) untuk menangkap teroris yang merakit bom di sana. Anggota dari Fraksi PKS tersebut menjelaskan aparat keamanan diberi kewenangan untuk masuk ke lingkungan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan teori-teori pendidikan.
"Semua kalau represif, diktator, otoriter apa segala macam tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan ini kan nanti kontra produktif. Oleh karenanya, saya kira ini boleh lah sementara," kata Abdul di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPR-RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (4/6/2018).
Abdul khawatir apabila aparat keamanan terus diberi kewenangan untuk masuk area kampus dan melakukan penggeledahan, itu akan ditakutkan menganggu perkembangan psikologis mahasiswa.
"Kalau seperti itu depresi mereka. Kalau anak itu masih usia masih belia depresi itu menghancurkan sel otak sekian juta semakin bodoh kita kalau misalkan begitu nanti gak ada orang kreatif kita ini," ujar Abdul.
Oleh karena itu, ia berharap proses penggeledahan tersebut tidak hanya dipikirkan untuk waktu yang sementara akan tetapi juga untuk jangka panjang.
"Kita harus berpikir ke depan karena kita tidak bisa menyelesaikan problematika hanya untuk saat-saat yang penting. Sekarang selesai kemudian ke depan mau apa ini namanya nggak systemable kan," pungkasnya.
Untuk diketahui, Detasemen Khusus 88 Antiteror menyita empat unit bom rakitan berdaya ledak tinggi dari hasil penggerebekan di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, Kamis sore.
Dari penangkapan tersebut, juga disita empat bom siap ledak sebesar botol aqua dari Gelanggang Mahasiswa FISIP Unri. Selain itu, juga dsita serbuk putih teridentifikasasi sebagai TATP, yaitu bahan peledak jenis high explosive merupakan campuran hidrogen peroxida (H2O2).
Berita Terkait
-
Teman Perakit Bom Kampus Riau Berpotensi Jadi Tersangka Terorisme
-
Ragukan Kantornya Mau Dibom Teroris, Fadli Zon: DPR Punya Rakyat
-
Menristek Bolehkan Polisi Bersenjata Lengkap Masuk Kampus
-
Zamzam Suka Bawa Bom Kecil ke Kampus UNRI dan Pamer ke Adik Kelas
-
Sosok Zamzam, Si Perakit Bom Kampus Suka Diskusi Berbau Daulah
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!