Suara.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Zainul Majdi menjadi sasaran "serangan" sejumlah tokoh oposan, setelah menyatakan bakal mendukung Presiden Joko Widodo sebagai capres petahana pada Pilpres 2019. Berita tersebut terpopuler hari ini.
"Serangan" terhadap anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat tersebut lumrah, karena pada Pilpres 2014, TGB merupakan ketua tim pemenangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa yang merupakan rival Jokowi - Jusuf Kalla.
Salah satu serangan tersebut dilancarkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, yang juga dikenal sebagai kritikus nomor wahid Jokowi.
Melaluu video yang disebar melalui akun Instagram miliknya, @AmienRaisOfficial, ia menyindir perubahan haluan politik TGB.
Bahkan, Amien tak segan-segan menyebut TG keluar dari “jalan Allah”.
“Saudara-saudaraku, akhir-akhir ini, kita melihat sebagian umat. Bahkan sebagian tokoh membingungkan kita karena berpindah posisi dari posisi yang kita anggap sudah benar sesuai dengan hidayah Allah,” kata Amien.
“Tiba-tiba pindah ke posisi lain yang membuat kita agak bertanya-tanya. Nah untuk mereka, kita doakan mudah-mudahan mereka kembali ke jalan hidayah, jalan yang dibimbing oleh Allah. Sementara kita sendiri, kita bentengi agar kita tidak ikut-ikutan," tambahnya.
Sementara pemimpin teras DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menuding, TGB mengubah haluan politiknya demi mendapat perlindungan dari Presiden Joko Widodo.
Desmond menuturkan, TGB berpindah kubu politik karena terdapat rumor tengah terlibat sejumlah kasus, sehingga meminta perlindungan pemerintah.
Baca Juga: Aktor Hollywood Matt Damon ke Pesantren Batang, Diceramahi Santri
Namun, Desmond menganggap perubahan pandangan politik TGB adalah lumrah.
"Saya melihat ini manusiawi, orang yang terpojok kemungkinan menyerah. Katanya kan ada kasus," kata Desmond saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (9/7/2018).
Desmond tak memerinci kasus yang sedang dialami TGB. Namun, Wakil Ketua Komisi III DPR itu menyebutkan, Presiden Jokowi memang sengaja menyeret TGB dalam kasus tertentu agar bisa disetir untuk kepentingan politik ke depan.
"Berarti kan kekuasaan yang berkuasa hari ini bukan akal sehat. Orang mau berkuasa lagi menggunakan cara yang tidak terlalu halal," beber Desmond.
Terkait hal ini, Desmond mengakui kantong-kantong suara Prabowo di NTB untuk Pilpres 2019 tak tergerus seiring perpindahan TGB.
Sebab, kata dia, masyarakat kekinian sudah bisa memilih pemimpin yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola roda pemerintahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial