Suara.com - Politikus PDI Perjuangan, yang juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan sembilan partai politik pendukung Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 solid. Dengan begitu ia menepis isu PKB dan Golkar akan mundur dari kolaisi.
"Ah nggak benar. Nggak ada yang mau mundur. Karena seperti misalnya pertemuan para sekjen kemarin," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).
Diketahui, sembilan sekretaris jenderal parpol pendukung Jokowi baru saja berkumpul untuk menyusun tim pemenangan di rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin malam.
Mereka yang hadir yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Partai Nasdem Jhonny G. Plate, Sekjen Hanura Herry Lontung, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan dan Sekjen Perindo Ahmad Rofi.
Pramono menjelaskan, dalam waktu dekat Jokowi akan mengumpulkan seluruh ketua umum dan Sekjen parpol pendukung.
"Dalam waktu dekat mungkin besok, kalau nggak besok malam Kamis malam, presiden akan mengundang ketum dan sekjen partai," kata Pramono
Pertemuan tersebut, kata Pramono, salah satu pembahasannya soal pendaftaran capres dan cawapres di KPU. Mengingat batas akhir pendaftaran pasangan capres dan cawapres Jumat 10 Agustus.
"Karena hari Jumat sudah terakhir, mengenai apa hari Jumat mendaftarnya jam betapa, presiden yang (tahu)," kata dia.
Lebih jauh Pramono mengatakan, cawapres pendamping Jokowi akan diketahui publik satu hari sebelum masa pendaftaran pasangan capres dan cawapres di KPU ditutup.
Baca Juga: Sandiaga Siap Bantu KPK dan Polisi Usut Dugaan Korupsi Sekolah
"Yang jelas sebenarya nanti satu hari sebelum Jumat sudah bisa diketahui (cawapresnya), karena kan Ketum dan Sekjen partai pendukung harus tanda tangan siapa yang mau didukung," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!