Suara.com - Bencana alam yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) (gempa Lombok) mengundang rasa simpati banyak pihak, termasuk dari negara sabat dan organisasi kemanusiaan dari dalam dan luar negeri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah memang membutuhkan bantuan dari semua pihak. Namun, bantuan asing dinilai belum dibutuhkan.
"Ya kita terbuka menerima bantuan, karena masyarakat di sana memerlukan. Tapi (pemerintah) kita sendiri juga masih mampu mengatasi itu dalam membangun kembali rumah-rumah yang rusak nanti," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).
Rencananya sore ini Jokowi menuju NTB untuk melihat penanganan korban gempa. Namun, kunjungannya ke lokasi gempa batal karena masih terjadi gempa susulan.
"Karena ini masih ada gempa-gempa, saya disarankan kesana hari Minggu atau Senin atau selasa. Kami masih lihat suasana di sana, karena hampir tiap hari selalu ada gempa yang bukan gempa kecil," ucap Jokowi.
Meski tidak jadi ke Lombok hari ini, Jokowi kemudian mengumpulkan sejumlah menteri kabinet kerja dan lembaga terkait dalam rapat terbatas dengan topik: Penanganan Bencana Alam Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu