Suara.com - Sekjen partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menyerahkan susunan tim kampanye pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kendati begitu KIK belum menyantumkan nama Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN).
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, terkait sosok Ketua TKN sepenuhnya diserahkan kepada Jokowi. Ia beralasan, belum menyantumkan nama tersebut karena Jokowi masih memfokuskan perhatiannya pada perhelatan akbar Asian Games dan penanganan gempa bumi di Lombok, NTB.
"Karena itu lah beliau (Jokowi) lebih mengutamakan bangsa dan negara. Sehingga untuk susunan tim kampanye yang kami serahkan hari ini belum memasukkan posisi ketua TKN," kata Hasto di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/8/2018).
Menurut dia, sebagai dewan penasehat TKN, diisi oleh seluruh Ketum Parpol KIK.
Hasto juga menyerahkan 12 nama dewan pengarah TKN kepada KPU. Dua di antaranya yakni Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Adapun sepuluh nama lain yang ditunjuk selaku dewan penasihat antara lain, Try Sutrisno, Puan Maharani, Pramono Anung Wibowo, Agung Laksono, Akbar Tanjung, Dimyati Rois, Siswono Yudhohusodo, Suharso Monoarfa, Sidarto Danusubroto, dan Marsetio.
Kendati begitu Hasto mengatakan susunan nama-nama tersebut masih bisa diperbaiki sesuatu dengan peraturan KPU yakni satu hari menjelang pelaksanaan kampanye yang jatuh pada tanggal 21 September 2018 nanti.
"Hari ini kami sekali lagi melengkapi susunan dan komposisi dari Tim Kampanye Nasional, di mana berdasarkan peraturan KPU susunan ini masih bisa diperbaiki, sampai satu hari menjelang pelaksanaan hari kampanye yaitu pada tanggal 21 September," tutupnya.
Baca Juga: Pemuda Gangguan Mental Dianiaya, Ini Tanggapan Satpol PP
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu