Suara.com - Sebagai bahan pangan pokok, pergerakan beras di tingkat konsumen menjadi perhatian banyak pihak, terutama kaitannya dengan stabilisasi dan inflasi. Kementerian Pertanian (Kementan) terus memastikan produksi dan pasokan beras tetap bisa memenuhi permintaan dengan berbagai langkah.
Pembentukan harga beras di tingkat konsumen merupakan mekanisme pasar yang secara fundamental dipengaruhi oleh pasokan dan permintaan. Namun demikian, Sesditjen Tanaman Pangan, Maman Suherman, menyatakan, kenaikan harga beras tidak langsung berkorelasi karena kurangnya produksi padi, tetapi lebih dipengaruhi oleh rantai pasok.
Berdasarkan data Angka Ramalan (ARAM) I, produksi padi 5 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata 4,07 persen.
"Perhitungan yang telah disinkronkan antara Kementan dan BPS tersebut, menunjukkan bahwa produksi padi nasional pada 2018, diperkirakan 83,04 juta ton gabah kering giling (GKG). Apabila dikonversi ke beras menjadi 48,29 juta ton beras, sedangkan konsumsi beras diperkirakan 30,37 juta ton beras. Ini menunjukkan supply beras nasional masih aman sampai akhir tahun," terang Maman.
Ia juga menambahkan, angka produksi beras bukan semata-mata hitungan Kementan, melainkan harus selalu berkoordinasi dengan BPS dalam peghitungan angka produksi.
"Selain itu, kami juga mencatat langsung riil kondisi di lapangan. Kami berkoordinasi dengan petugas pengumpul data tanam/panen dinas pertanian kabupaten/kota yang bertugas di tiap kecamatan, yang setiap harinya melaporkan luas tambah tanam padi. Jadi tidak benar dikatakan bahwa angka produksi hanya di atas kertas," tegas Maman.
Terkait musim kemarau, produksi gabah di petani sangat berkaitan dengan ketersediaan air. Bagi lahan irigasi, air tersedia sepanjang tahun.
Jikapun ada kekurangan saat kemarau panjang, kebutuhan air dapat dibantu pompa, baik dari bantuan pemerintah pusat/daerah maupun mandiri.
Namun demikian, Maman menyatakan, kekeringan tidak melanda seluruh negeri, karena ada wilayah/daerah yang kondusif untuk ditanami. Ketika tanam kondusif, Kementan membantu percepatan dengan bantuan alat dan mesin pertanian untuk pengolahan tanah dan tanam.
Baca Juga: Kementan: Beras Premium Indonesia Disukai Pasar Mancanegara
Begitu juga saat panen, dipercepat dengan menggunakan mesin combine harvester dan bantuan alat pengering pasca panen. Kementan juga terus mendorong kecukupan produksi beras di perbatasan, dengan memberikan bantuan rice milling unit (RMU), agar petani tidak membeli beras dari luar wilayah.
Harga Beras Masih Stabil
Terkait dengan isu kenaikan harga beras, di tempat terpisah, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP), Gatut Sumbogodjati, mengatakan, yang perlu dicermati lagi adalah alur perdagangan beras memiliki rantai perdagangan yang cukup panjang. Rantai itu dimulai dari petani, pedagang pengumpul, penggilingan, industri beras, pasar induk, pedagang grosir, pasar retail baik pasar modern, pasar tradisional, sampai dengan warung/kios.
"Rantai pasok inilah yang menyebabkan disparitas harga di tingkat petani dengan konsumen," tambah Gatut.
Selain alur perdagangan, faktor harga juga dipengaruhi oleh sebaran tempat produksi dan sebaran tempat konsumsi, serta sebaran waktu panen. Di luar Jawa, produksi melimpah, namun konsumsinya sedikit, sehingga, beras luar Jawa perlu distribusi ke Jawa.
Berdasarkan laporan harga dari Petugas Informasi Pasar, harga rata-rata beras medium di tingkat produsen/petani pada September dan Oktober, lebih rendah daripada harga rata-rata bulanan pada 2018. Harga rata-rata beras medium di tingkat produsen/petani pada September Rp 9.093/kg, sedangkan pada Oktober, sampai 5 Oktober sebesar Rp 9.131/kg.
Angka ini masih lebih rendah dibanding harga rata-rata bulanan pada 2018 , sebesar Rp 9.191/kg. Jika dibandingkan dengan Agustus pun, angka ini mengalami penurunan 0,34 persen, dari rata-rata Agustus Rp 9.128 menjadi Rp 9.093 di September.
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'