Suara.com - Pemerintah masih menutup utang negara dengan mengutang kembali. Hal ini terlihat dari capaian keseimbangan primer pada tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang masih negatif.
Data Kementerian Keuangan tercatat, keseimbangan primer negatif Rp 1,8 triliun. Keseimbangan primer adalah jumlah penerimaan negara dikurangin belanja yang tidak termasuk bunga utang.
Jika negatif, maka pemerintah masih menambal utang dengan mengutang kembali. Sedangkan jika positif, pemerintah bisa menambal beban utang dengan penerimaan negara.
"Keseimbangan primer tahun ini hampir mendekati 0. Bahkan tanggal 31 mencapai positif 4. Tapi kita itung lagi turun di Rp 1,8 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/1/2019).
Meski begitu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menyebut, keseimbangan primer tahun 2018 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 keseimbangan primer mencapai Rp 124,4 triliun.
"Padahal tahun ini harusnya primary balance Rp 87,3 triliun. Realisaisinya Rp 1,8 triliun. Jadi dibanding tahun lalu perbaikan primary balance sangat signifikan yaitu dari Rp 124,4 triliun jadi Rp 1,8 triliun," jelas dia.
Sementara, tambah Sri Mulyani, pemerintah juga berhasil menurunkan defisit APBN pada 2018. Tercatat, Rp 259,9 triliun atau 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto.
"Dari sisi defisit, angka defisit 1,76 persen itu angka defisit yang terkecil yang pernah dibukukan dibanding 2012-sekarang. Jadi kita adalah angka defisit terkecil sejak 2011. Tahun 2011 1,14 persen dan kita di 1,76 persen. Poinnya kita memiliki defisit makin mengecil dan kita jaga itu," pungkas dia.
Untuk diketahui, penerimaan negara pada tahun 2018 mencapai Rp 1.942,3 triliun, sedangkan belanja pada 2018 sebesar Rp 2.202,2 triliun.
Baca Juga: Sandiaga Klaim Bangun Tol Cipali Tanpa Utang, Kubu Jokowi: Bohong!
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar