Suara.com - Nelayan Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu memanfaatkan waktu kunjungan Gubernur Anies Baswedan untuk mengadu terkait harga bahan bakar solar yang lebih mahal dibanding harga di Kota Jakarta. Mereka minta agar Anies bisa menyampaikan keluhan tersebut ke pemerintah pusat.
Saat Anies berkeliling menemui nelayan di Pulau Pramuka dalam rangka Musrenbang Kepulauan Seribu pada Jumat (22/3/2019), para nelayan langsung mengadu ke Anies terkait harga BBM.
Berdasarkan aduan nelayan tersebut, harga solar untuk bahan bakar kapal di Pulau Pramuka dipatok dengan harga Rp 8-9 ribu per liter.
"Di darat (Jakarta) sana Rp 5.500 sampai sini Rp 9.000 pak, ya kita minta dituruninlah, kalau gak bisa sama ya sekitar Rp 6 atau 7 ribu lah," ujar salah satu nelayan saat mengadu Gubernur Anies di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jumat (22/3/2019).
Aduan tersebut langsung ditanggapi oleh Anies yang langsung meminta Bupati Kepulauan Seribu, Husein Murad untuk bersurat ke Pemprov DKI agar diteruskan ke pemerintah pusat.
Seperti diketahui, pemerintah pusat telah menetapkan harga premium (RON 88) dan solar subsidi untuk nelayan Rp 5.150 per liter di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu