Tarif PRJ Mahal, Gerindra DKI: PRJ Harus Dievaluasi, Tak Bisa Seenaknya

Suara.com - Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Partai Gerindra, M. Taufik mendorong DPRD DKI jakarta segera memanggil manajemen Pekan Raya Jakarta (PRJ) terkait keluhan masyarakat mengenai tarif yang mahal untuk masuk dan parkir di kawasan tersebut.

Komisi yang perlu panggil PRJ adalah komisi B dan C. Menurutnya mengenai tarif masuk dikoordinasikan, karena PRJ ini juga bagian dari hiburan masyarakat.

"PRJ itu harus dievaluasi dan PRJ bukan sesuatu berdiri sendiri dan bukan semaunya menentukan sendiri, tapi koordinasi dengan Pemprov DKI," kata Taufik di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

"Saya mendorong Komisi B dan C untuk memanggil manajemen PRJ, karena di situ juga terlibat pemerintah provinsi selaku pemilik saham," lanjut Taufik.

Manajemen PRJ tidak boleh memungut sesuatu dari masyarakat.tanpa koordinasi dengan Pemprov DKI terlebih dulu termasuk soal tarif masuk.

Sebelumnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI ) mengatakan manajemen PRJ hanya memungut tarif yang mahal, tetapi gagal memberikan kenyamanan kepada pengunjung.

YLK menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengawasi pelaksanaan PRJ.

"Masih ada waktu seminggu lagi bagi managemen PRJ untuk memperbaiki layanan dan kinerjanya," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta Pusat, Minggu.

Salah satu paket acara HUT ke-492 Jakarta adalah pelaksanaan PRJ atau Jakarta Fair, yang dilaksanakan per 22 Mei-30 Juni 2019.

Baca Juga: Catatan Negatif PRJ 2019 Versi YLKI, Tiket Mahal, Pengunjung Tak Nyaman

Tarif parkirnya menerapkan harga flat yakni Rp30 ribu per sekali masuk. Sedangkan tiket masuk tarifnya Rp40 ribu per orang untuk pengguna mobil jadi total harus merogoh kocek Rp70 ribu.

"Kondisi area parkir sangat tidak nyaman, terbuka, dan berdebu. Selain itu, managemen PRJ seharusnya bisa menakar berapa kapasitas maksimal area PRJ dan area parkir," kata Tulus. (Antara)