Suara.com - Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Asep Adi Saputra mengungkapkan akar masalah yang mengakibatkan bentrokan antara kelompok Mekar Jaya Abadi dan Pematang Panggang Mesuji Raya di Mesuji, Lampung lantaran perebutan lahan hutan lindung. Bentrokan berdarah tersebut terjadi pada Rabu (17/7) kemarin.
Menurut Asep berdasar aturan sejatinya hutan lindung tersebut tidak boleh dikelola oleh kelompok manapun.
"Kalau penyebab secara garis besar adalah kasus Mesuji ini akibat adanya sebuah benturan kelompok masyarakat karena melakukan sebuah upaya untuk mengelola tanah yang sebenarnya berada di hutan lindung dan itu tidak boleh," kata Asep di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019).
Asep menjelaskan awal mula terjadinya bentrokan yakni pada Rabu (17/7), kelompok Pematang Panggang Mesuji Raya membawa sebuah alat berat bajak dan kemudian melakukan pembajakan di atas lahan hutan lindung.
Namun, disisi lain kelompok Mekar Jaya Abadi mengklaim bahwasanya lahan hutan lindung tersebut merupakan lahan milik kelompoknya.
"Satu sisi pendatang ke sana untuk melakukan pengolahan tanah di sana, tetapi ada satu sisi lain yang juga mempunyai klaim hak terhadap tanah tersebut. Sehingga itulah yang kemudian menjadi akibatnya sebuah benturan kedua kelompok tersebut," tuturnya.
Adapun, Asep mengungkapkan bahwasanya konflik perebutan lahan hutan lindung di Mesuji bukanlah kali pertama terjadi. Pada tahun 2016 pun sempat terjadi peristiwa serupa.
"Berdasarkan riwayat konflik di sana itu benar ya, sudah beberapa kali terjadi pada area itu dan yang menjadi latar belakang persoalan itu sama, persoalan bagaimana mengolah lahan di sana," ungkapnya.
Menurut Asep, aparat kepolisian telah melakukan upaya preemtif dan preventif guna meminimalisir terjadinya bentrokan. Namun, kata dia, perlu juga ditegakkan aturan dari otoritas terkait mengenai aturan lahan tersebut.
Baca Juga: Dilanda Bentrok Berdarah, Polisi: Kondisi Mesuji Sudah Kondusif
"Yang jelas institusi atau orang yang mempunyai otoritas itu bertanggung jawab betul betul bagaimana bisa menegakkan aturan di sana kemudian mensosialisasikan dan dibantu dengan seluruh unsur pemerintah di daerah," tegasnya.
Berita Terkait
-
Dilanda Bentrok Berdarah, Polisi: Kondisi Mesuji Sudah Kondusif
-
Detik-detik Tragedi Mesuji Berdarah, 4 Orang Tewas Mengenaskan
-
Korban Bentrok Berdarah di Mesuji Bertambah
-
Bentrokan Berdarah di Mesuji Lampung, Polisi Mediasi 2 Kelompok Warga
-
9 Korban Bentrok Berdarah di Mesuji Masih Dirawat di Rumah Sakit
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?
-
Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!
-
Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan
-
Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Eks Direktur SMP Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM, Legislator PKB: Perlindungan Tak Boleh Bergantung Negara
-
3 WNI Ditangkap Polisi Arab Saudi di Mekkah, Diduga Promosikan Haji Ilegal
-
Anggaran Rp4 T untuk 1.800 Perlintasan Kereta, DPR: Cukup Buat Palang Pintu, Gak Cukup Buat Flyover
-
Terungkap! Peran Eks Direktur SMP di Kasus Chromebook Bikin Heboh
-
Resmi! Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Perbaikan Daycare Usai Marak Kekerasan Anak
-
May Day Bukan Wisata, Besok Perisai dan GMNI Aksi di Depan Gedung DPR