Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai kursi jabatan Ketua MPR bisa diduduki dari partai koalisi Prabowo atau non Koalisi Jokowi. Dia memberi bukti jika posisi ketua MPR 5 tahun ke belakang dari kalangan non koalisi pemerintah.
Saat ini meskipun tidak ditargetkan meraih kursi Ketua MPR namun peluang mendapatkannya tetap masih ada tinggal mengkomunikasikannya saja. Menurut dia, partainya akan melakukan komunikasi aktif dalam perhelatan politik di DPR dan MPR RI meskipun PAN akan mengukur kekuatan dalam perhelatan tersebut.
"Kan tidak tertutup kemungkinan juga kalau Ketu MPR bukan dari kalangan pendukung koalisi presiden. Pada periode yang lalu, PAN terbukti bisa meraih kursi Ketua MPR," kata Saleh di Jakarta, Minggu (21/7/2019).
"PAN tentu akan melakukan komunikasi aktif dalam perhelatan politik di DPR/MPR. Meski demikian, PAN akan mengukur sejauh mana kekuatan yang dimiliki dalam percaturan tersebut," lanjutnya.
Saleh mengatakan, setiap partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen 4 persen dan juga anggota DPD RI berhak mengajukan calon Ketua MPR. Karena menurut dia, MPR adalah perwujudan kedaulatan rakyat yang berasal dari DPR dan DPD, karena itu sah-sah saja jika Gerindra mengajukan calon Ketua MPR.
“Kan boleh saja itu. Tidak hanya Ketua MPR, mereka juga berhak mengajukan untuk menjadi Ketua DPR. Apakah akan dipilih atau tidak, itu tergantung komunikasi lintas parpol yang akan mereka lakukan," katanya.
Dia menilai perebutan kursi Ketua MPR tidak sesederhana Ketua DPR karena untuk meraih kursi Ketua MPR harus melibatkan DPD RI. Sementara itu menurut dia, DPD RI bukan bagian dari koalisi salah satu pasangan calon presiden dan wakil Presiden pada Pemilu Presiden 2019.
Karena itu Saleh menilai perlu komunikasi intensif pada semua anggota atau kelompok-kelompok DPD RI.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Garindra MPR RI yang juga Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa, pertama-tama harus diwujudkan para wakil rakyat anggota MPR terutama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR.
Baca Juga: Gerindra Mengincar Kursi Ketua MPR, PDIP Sebut Masih Ada Golkar
Karena itu dia mengusulkan agar Ketua MPR berasal dari Gerindra dan Ketua DPR dari PDI Perjuangan.Menurut Sodik, komposisi Ketua MPR dan DPR tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan.
Hal itu menurut dia karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra khususnya dalam Pileg dan Pilpres 2019. (Antara)
Berita Terkait
-
Ada Usul Pimpin MPR, Gerindra Klaim Belum Bahas Kursi Pimpinan MPR dan DPR
-
Gerindra Mengincar Kursi Ketua MPR, PDIP Sebut Masih Ada Golkar
-
Gerinda Incar Kursi Ketua MPR, Ini Reaksi PDIP
-
Ketua DPR Sudah Milik PDIP, Gerindra Incar Posisi Ketua MPR
-
PAN dan Gerindra Masih Berpeluang Ikut Koalisi Jokowi Bahas Kursi di MPR
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025