Suara.com - Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Dody Usodo mengatakan berdasarkan pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) meningkat akibat musim kemarau.
Menurutnya, titik panas (hotspot) hingga Juli 2019 mencapai 70 persen lebih dibanding tahun 2018.
"Potensi bencana karhutla berdasarkan hasil pemantauan KLHK , ini terjadi peningkatan hotspot (titik panas), sampai dengan akhir bulan Juli ini, titik panas sudah ditemukan 70 persen lebih dibanding tahun 2018. Karena memang kemarau sekarang ini akan melebihi kemarau tahun lalu," ujar Dody di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (30/7/2019).
Dody menyebut lima provinsi yang sudah menetapkan siaga darurat akibat Karhutla yakni Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
"Kemudian status siaga darurat sudah ditindak lanjuti dengan mengaktifkan Satgas penanggulangan bencana Karhutla yang dikeluarkan oleh BNPB dengan kekuatan 1.502 orang," kata dia.
Lebih lanjut, Dody menuturkan upaya pencegahan khusus bencana Karhutla telah dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga diantaranya melalui sosialisasi dan kampanye pencegahan Karhutla, dan penyampaian informasi peringatan dini.
"Upaya bergotong royong ini tentu harus dioptimalkan dengan adanya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) oleh Kemenko PMK sebagai bentuk respon, antisipasi, mitigasi, hingga rehabilitasi dari bencana rutin per tahun setiap musim kemarau ini," ucap Dody.
Berita Terkait
-
Kekeringan Tahun 2019 Lebih Parah dari Tahun Lalu, Puncaknya Bulan Agustus
-
Istana Mau Ajukan PK soal Karhutla, Walhi: Tunjukkan Itikad Kurang Baik
-
Ini Jurus KLHK Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan
-
Kalimantan Rawan Karhutla, Ibu Kota Baru Diminta Andalkan Transportasi Air
-
Ogah Dilihat Lemah Negara Luar, Istana Siap Ajukan PK soal Karhutla
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama