Suara.com - Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando, ditolak menjadi Guru Besar oleh kampusnya sendiri.
Penolakan itu lantaran Ade dinilai Dewan Guru Besar UI (DGI) belum memenuhi nilai integritas serta tata krama sebagai syarat menjadi guru besar.
Ade menjelaskan, setiap calon harus mendapatkan persetujuan dari seluruh Guru Besar di UI. Kemudian, nama yang terpilih bisa diajukan ke Departemen Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan persetujuan menteri.
Nama Ade masuk dalam calon Guru Besar UI, setelah diajukan oleh Departemen Ilmu Komunikasi pada Mei 2016. Akan tetapi, Ade baru mendapatkan jawaban dirinya ditolak pada 2019.
"Kualitas akademik saya tidak bermasalah. Tapi yang menjadi masalah bagi DGB (Dewan Guru Besar) adalah soal ‘integritas, etika dan tata krama’ saya," kata Ade dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/8/2019).
Ade mengetahui hal tersebut berdasarkan hasil rapat DGB pada 20 Mei 2019, dan penjelasan Ketua Komite Etik Profesor Adrianus Meliala, pada rapat di FISIP UI 31 Juli, pukul 16.00 WIB.
Mengetahui alasan itu, Ade tidak menerima. Apalagi saat Profesor Adrianus Meliala menyatakan Komite Etik tidak dapat menerima Ade sebagai guru besar karena tulisan Ade di media sosial yang sering menimbulkan kontroversi.
"Menurut Adrianus, Komite Etik menilai saya baru bisa diterima di DGB kalau saya bisa mengubah cara berkomunikasi saya, dan seluruh (delapan) kasus saya di kepolisian itu sudah selesai sampai tuntas," ujarnya.
Ade sempat tergelitik, lantaran DGB tidak bisa menunjukkan bukti tulisan-tulisan Ade di media sosial yang mendukung alasan tidak berintegritas dan tidak etis.
Baca Juga: Ade Armando Kupas Gerakan Islamis-Tarbiyah di Universitas Indonesia
Karena itu, Ade justru memperkirakan penolakan terhadap dirinya itu didasari oleh gerakan Islamis Tarbiyah yang makin menguat di UI, khususnya di jajaran Guru Besar UI.
"Saya duga, saya adalah korban politik Islamis Tarbiyah ini. Karena itu, ketika sekarang saya tahu Dewan Guru Besar UI tidak akan membiarkan saya menjadi guru besar, itu adalah hal yang sangat bisa diprediksi. Tentu saja masih banyak guru besar UI yang pluralis dan demokratis," ucapnya.
"Tapi saya duga, mereka kalah suara dari kaum yang anti keberagaman dan fasis," tegasnya.
Berita Terkait
-
Dian Sastro Sindir Lulusan UI yang Protes Gaji Rp 8 Juta
-
Alumnus UI Negeri, Sekjen PSI Ajak Tolak Gaji 8 Juta
-
Viral Lulusan UI Protes Gaji Rp 8 Juta, Ditjen Pajak Beri Sindiran Kocak
-
Viral Gaji 8 Juta Lulusan UI Jadi Trending, Begini Respon Para HRD
-
Penjelasan UI soal Lulusan Baru Protes Gaji Rp 8 Juta, Lewat Media Sosial
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!