Suara.com - Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando, ditolak menjadi Guru Besar oleh kampusnya sendiri.
Penolakan itu lantaran Ade dinilai Dewan Guru Besar UI (DGI) belum memenuhi nilai integritas serta tata krama sebagai syarat menjadi guru besar.
Ade menjelaskan, setiap calon harus mendapatkan persetujuan dari seluruh Guru Besar di UI. Kemudian, nama yang terpilih bisa diajukan ke Departemen Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan persetujuan menteri.
Nama Ade masuk dalam calon Guru Besar UI, setelah diajukan oleh Departemen Ilmu Komunikasi pada Mei 2016. Akan tetapi, Ade baru mendapatkan jawaban dirinya ditolak pada 2019.
"Kualitas akademik saya tidak bermasalah. Tapi yang menjadi masalah bagi DGB (Dewan Guru Besar) adalah soal ‘integritas, etika dan tata krama’ saya," kata Ade dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/8/2019).
Ade mengetahui hal tersebut berdasarkan hasil rapat DGB pada 20 Mei 2019, dan penjelasan Ketua Komite Etik Profesor Adrianus Meliala, pada rapat di FISIP UI 31 Juli, pukul 16.00 WIB.
Mengetahui alasan itu, Ade tidak menerima. Apalagi saat Profesor Adrianus Meliala menyatakan Komite Etik tidak dapat menerima Ade sebagai guru besar karena tulisan Ade di media sosial yang sering menimbulkan kontroversi.
"Menurut Adrianus, Komite Etik menilai saya baru bisa diterima di DGB kalau saya bisa mengubah cara berkomunikasi saya, dan seluruh (delapan) kasus saya di kepolisian itu sudah selesai sampai tuntas," ujarnya.
Ade sempat tergelitik, lantaran DGB tidak bisa menunjukkan bukti tulisan-tulisan Ade di media sosial yang mendukung alasan tidak berintegritas dan tidak etis.
Baca Juga: Ade Armando Kupas Gerakan Islamis-Tarbiyah di Universitas Indonesia
Karena itu, Ade justru memperkirakan penolakan terhadap dirinya itu didasari oleh gerakan Islamis Tarbiyah yang makin menguat di UI, khususnya di jajaran Guru Besar UI.
"Saya duga, saya adalah korban politik Islamis Tarbiyah ini. Karena itu, ketika sekarang saya tahu Dewan Guru Besar UI tidak akan membiarkan saya menjadi guru besar, itu adalah hal yang sangat bisa diprediksi. Tentu saja masih banyak guru besar UI yang pluralis dan demokratis," ucapnya.
"Tapi saya duga, mereka kalah suara dari kaum yang anti keberagaman dan fasis," tegasnya.
Berita Terkait
-
Dian Sastro Sindir Lulusan UI yang Protes Gaji Rp 8 Juta
-
Alumnus UI Negeri, Sekjen PSI Ajak Tolak Gaji 8 Juta
-
Viral Lulusan UI Protes Gaji Rp 8 Juta, Ditjen Pajak Beri Sindiran Kocak
-
Viral Gaji 8 Juta Lulusan UI Jadi Trending, Begini Respon Para HRD
-
Penjelasan UI soal Lulusan Baru Protes Gaji Rp 8 Juta, Lewat Media Sosial
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri