Suara.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, kondisi di wilayah Jayapura, Papua pada Senin (19/8/2019) kondusif. Kekinian, masyarakat telah kembali ke kediamannya masing-masing.
Diketahui, aksi juga sempat berlangsung di Jayapura menyusul aksi yang terjadi di Manokwari, Papua Barat sejak pagi tadi. Atas hal tersebut, Dedi menegaskan tak ada insiden yang berarti di Jayapura.
"Khususnya wilayah Jayapura, sampai dengan update malam ini, situasi Alhamdulilah sangat kondusif," kata Dedi di Mabes Polri, Senin (19/8/2019).
Dia mengatakan para pendemo kini sudah diminta petugas aparat gabungan dari TNI-Polri agar kembali ke tempat asalnya masing-masing. Polri pun mengklaim tak ada insiden berarti saat kondisi Jayapura masih dikendalikan para demonstran.
"Massa sudah menyampaikan aspirasinya dan kembali ke kediaman masing masing atau beberapa wilayah langsung dikawal oleh aparat Polri dan TNI. Artinya situasi Jayapura sampai dengan hari ini tidak ada kejadian atau insiden yang berarti," kata dia.
Sebelumnya, Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong, Papua Barat dilaporkan terbakar saat terjadi aksi massa menyikapi aksi persekusi serta cacian rasialis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto mengakui Lapas Sorong dibakar sekelompok orang yang berdemo.
“Benar, lapasnya terbakar. Ada 552 warga binaan di dalamnya. Ada yang kabur, tapi ada juga yang bertahan. Belum bisa dipastikan jumlahnya,” kata Ade Kusmanto.
Sementara terminal keberangkatan dan kedatangan di Bandara DEO Sorong, Provinsi Papua Barat juga dirusak pendemo.
Baca Juga: DPRD Papua Barat Dibakar, Lenis Kagoya: Sama Saja Membakar Rumah Sendiri
Seperti diberitakan Kabarpapua.co—jaringan Suara.com, aksi pendemo hari ini juga melempari sejumlah rumah warga yang berada di jalan utama Kota Sorong dengan batu. Akibat perusakan Bandara DEO Sorong, penumpang dan petugas di bandara berhamburan dan harus meninggalkan terminal.
Berita Terkait
-
Kerusuhan Manokwari, Jokowi: Emosi Boleh Tapi Memaafkan Itu Lebih Baik
-
Takut Rusuh Menjalar ke Jakarta, Polisi Santroni Asrama Mahasiswa Yahukimo
-
Jokowi: Saya Tahu Mace Pace di Papua dan Papua Barat Tersinggung
-
Kerusuhan Papua Makin Panas! Massa Rusak Bandara dan Bakar Lapas Sorong
-
Rasisme Berujung Kerusuhan, JK: Klarifikasi, Minta Maaflah ke Orang Papua
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Ancaman Bencana Kedua Sumatra: Saat Wabah Penyakit Mengintai di Tenda Pengungsian
-
METI: Transisi Energi Berkeadilan Tak Cukup dengan Target, Perlu Aksi Nyata
-
Kejagung Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Pemerasan Jaksa, Pimpinan Juga Bisa Terseret
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi