Suara.com - Sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Indonesia Menggugat (AMIM) mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab atas kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang melakukan aksi demo di depan Gedung DPR RI, Selasa (24/9/2019) kemarin.
Juru Bicara AMIM dari Universitas UIN Muhamad Bimas Abidin mengatakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah mencederai demokrasi dan melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Mendesak pemerintah untuk mengusut aparat yang diduga melakukan tindakan represif. Padahal demonstrasi kami lakukan menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dan DPR yang keliru," kata Bimas di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Ada tujuh tuntutan yang disampaikan AMIM. Diantaranya pencabutan UU KPK yang sudah disahkan DPR RI sampai penolakan RKUHP.
Selain itu mereka juga meminta polisi untuk membebaskan mahasiswa yang ditangkap di seluruh Indonesia.
"Bebaskan kawan-kawan mahasiswa yang ditangkap di seluruh Indonesia!," Tegas Bimas.
AMIM kemudian mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh DPR dan pemerintah dalam waktu dekat.
Baca Juga: Korban Demo DPR Bisa Dirujuk ke 24 RS di Jakarta, Ini Nama-namanya
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu