Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau meminta seluruh kepala daerah dan pejabat DPRD untuk mengawasi setiap pergerakan aksi unjuk rasa yang berkembang di daerah masing-masing.
Thahjo meminta seluruh pejabat di sejumlah daerah untuk dapat memastikan bahwa setiap aksi unjuk rasa terkait penolakan sejumlh RUU bermasalah berjalan aman dan tidak melebar ke isu lain yang berujung kericuhan.
"Kami meminta, mengharapkan bahwa DPRD yang merupakan bagian dari kepala daerah dan pemda kepala daerahnya untuk menerima dengan baik unras atau demo-demo mahasiswa yang menyampaikan aspirasi," kata Thahjo di Kemenkopolhukam, Kamis (26/9/2019).
"Dan aspirasi tersebut untuk bisa diteruskan baik kepada DPR atau pemerintah pusat," Tjahjo menambahkan.
Selain itu politisi PDIP itu juga meminta pada seluruh pejabat di daerah untuk terus berkoordinasi dengan Forkompinda daerah masing-masing.
"Baik Kapolda, baik Pangdam, Danrem, Kodim, Kapolres, Kajari, Kabinda yang ada di daerah, termasuk melibatkan mengundang tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan para perguruan tinggi yang ada," kata dia.
Lebih lanjut, dia juga meminta pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa agar masyarakat tetap terlayani dengan baik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi
-
Kasus Pelecehan Guru SLB di Jogja Naik Penyidikan, Polisi Segera Panggil Terlapor
-
KPK Telusuri Pola Fee Proyek PUPR Madiun, Maidi Diduga Terima Imbalan hingga 10 Persen
-
532 Ribu Tiket Kereta Lebaran Ludes Terjual, KAI Daop 1 Ingatkan Sisa Kursi Menipis
-
Bongkar Sindikat SMS Blast e-Tilang Palsu, Bareskrim: Dikendalikan WN China
-
PDIP Soroti "Rasa Keadilan" Dunia Pendidikan: Pegawai MBG Jadi PPPK, Guru-Dosen Masih Terabaikan