Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menunggu pelaksanaan Majelis Syuro yang direncakan bakal digelar pada tahun ini. Dalam pelaksanaan tersebut, arah PKS untuk lima tahun ke depan apakah berada di luar pemerintahan atau di dalam akan ditentukan.
Selama acara tersebut belum digelar, PKS tetap memegang putusan lama majelis syuro yakni berada di luar pemerintahan Jokowi.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyebut keputusan lama masih terus bisa dipegang selama belum ada keputusan baru melalui majelis syuro.
“Belum ada keputusan yang baru. Keputusannya masih yang lama, yang lama itu PKS di luar pemerintahan. Selama belum ada perubahan itu yang masih berjalan,” kata Hidayat kepada wartawan, Jumat (4/10/2019).
Meski belum diputuskan, Hidayat sudah memperkirakan bahwa keputusan majelis syuro nantinya tidak jauh berbeda dengan keputusan majelis syuro sebelumnya, yakni di luar pemerintahan.
Alasannya, lanjut dia, PKS yang bukan partai pemenang pemilu perlu mengambil tempat sebagai partai penyeimbang.
"Tapi perkiraan saya majelis syuro yang baru akan menguatkan majelis syuro yang sebelumnya. Rasional saja, kita kan bukan pemenang pemilu wajar saja di luar kabinet,” ujar Hidayat.
"Kedua kan ini demokrasi perlu ada check and balances. Kalau kemudian semua ada di kabinet, yang ngawal pemerintahan siapa? gimana kata dunia,” Hidayat menambahkan.
Baca Juga: Banyak Masjid Ilegal di Depok, PKS Minta Diputihkan
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
Terkini
-
Hasil TKA Pelajar SMA Sederajat Jeblok Parah, Pemerintah Didesak Evaluasi
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka