Suara.com - Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria tidak menampik adanya pro dan kontra di balik arah politik partainya yang disebut-sebut sedang berupaya masuk ke dalam pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024.
Namun, Riza mengklaim jika kader Gerindra menyerahkan seluruhnya kepada kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra.
Riza mengatakan kader Gerindra ingin partai berlambang burung garuda tersebut tetap berada di luar pemerintahan. Tapi tak sedikit pula yang mendukung Gerindra berjajar sebagai partai koalisi pemerintahan.
"Tentu ada dinamika ya pendukung-pendukung kami ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ingin di dalam, ada ingin di luar," kata Riza saat ditemui di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).
Riza mengungkapkan, Partai Gerindra sangat memahami dengan keinginan dari kadernya. Namun Riza mengklaim, para kader kembali menyerahkan kepada Prabowo sebagai pemilik hak prerogatif.
"Seluruh pendukung simpatisan Prabowo-Sandiaga memberikan sepenuhnya dan kami di jajaran pengurus juga memberikan sepenuhnya prerogatif kepada Pak Prabowo," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
Terkini
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!
-
Percepat Penanganan Darurat Pascabencana, Hari Ini Bina Marga akan Tinjau Beutong Ateuh Banggalang
-
Ikuti Instruksi Kapolri, Pemkot Jogja Resmi Larang Pesta Kembang Api saat Pergantian Tahun
-
Jembatan Krueng Tingkeum Dibuka, Akses Warga dan Rantai Logistik Bireuen Kembali Terhubung
-
Kerja 24 Jam, Kementerian PU Percepat Pemulihan Jalan Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
-
KPK SP3 Perkara Eks Bupati Konawe Utara, ICW Tagih Penjelasan Kasus Korupsi Tambang
-
Jutaan Wisatawan Serbu Yogyakarta, Kedatangan Lebih Tinggi dari Keberangkatan
-
Megawati Teken SK Baru! Dolfie Jadi Ketua DPD PDIP di Jateng