Suara.com - Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria tidak menampik adanya pro dan kontra di balik arah politik partainya yang disebut-sebut sedang berupaya masuk ke dalam pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024.
Namun, Riza mengklaim jika kader Gerindra menyerahkan seluruhnya kepada kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra.
Riza mengatakan kader Gerindra ingin partai berlambang burung garuda tersebut tetap berada di luar pemerintahan. Tapi tak sedikit pula yang mendukung Gerindra berjajar sebagai partai koalisi pemerintahan.
"Tentu ada dinamika ya pendukung-pendukung kami ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ingin di dalam, ada ingin di luar," kata Riza saat ditemui di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).
Riza mengungkapkan, Partai Gerindra sangat memahami dengan keinginan dari kadernya. Namun Riza mengklaim, para kader kembali menyerahkan kepada Prabowo sebagai pemilik hak prerogatif.
"Seluruh pendukung simpatisan Prabowo-Sandiaga memberikan sepenuhnya dan kami di jajaran pengurus juga memberikan sepenuhnya prerogatif kepada Pak Prabowo," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis