Suara.com - Anggota DPRD Jakarta Jamaludin tidak lagi berharap mendapatkan gaji Rp 500 juta sebagai anggota dewan. Politikus Partai Golkar itu bahkan mengaku rela gaji anggota dewan dikurangi dari yang sekarang ada.
Saat ini jumlah gaji anggota DPRD Jakarta sektar Rp 110 juta. Jamaludin sekarang menyebut jumlah itu sudah cukup.
"Sangat cukup, lebih dari cukup malahan, kalau bisa dikurangin saja deh, enggak usah dibayar enggak apa-apa," kata Jamaludin di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).
Jamaludin sempat mendapat kecaman dari warganet karena menyebut gaji ideal dirinya sebagai anggota DPRD dari fraksi Golkar seharusnya Rp 500 juta. Sebagian warganet bahkan ada yang meminta Jamaludin untuk berhenti jika gaji tersebut diangap tidak cukup.
Ia menuturkan, sempat mengharpkan gaji Rp 500 juta karena harus membiayai paguyuban Rawa Babon, Jakarta Timur. Perkumpulan itu diklaim Jamaludin beranggotakan hampir 20 ribu orang.
"Saya bukannya minta digaji Rp 500 juta bukan, jadi saya secara pribadi karena saya punya paguyuban hampir 20 ribu (anggota)," ujar Jamaludin.
Menurutnya, ia bisa kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan paguyuban yang dimaksud. Sambil berkelakar, ia bahkan mengaku ingin menjadi kondektur bus atau kenek sembari menjabat anggota dewan.
"Enggak apa-apa, bisa jadi kenek, nyambi-nyambi jadi kenek kan boleh," pungkasnya.
Dibritakan sebelumnya, Jamaludin sempat mengeluhkan gaji yang diterimanya sebagai Anggota DPRD Jakarta dari fraksi Partai Golkar yang disebutnya masih jauh dari kata ideal.
Baca Juga: Sore Ini, Pimpinan DPRD Jakarta Periode 2019 - 2024 Dilantik
Jamaludin merupakan anggota DPRD Jakarta dari daerah pemilihan Kecamatan Ciracas, Pasar Rebo, Cipayung dan Kecamatan Makassar, Jakarta Timur.
Berita Terkait
-
Ditanya Bakal Jadi Menko Perekonomian, Airlangga: Nanti Diumumkan Hari Rabu
-
Ini Harapan Golkar untuk Menteri di Kabinet Kerja Jokowi Jilid II
-
Ditanya soal Gerindra Gabung ke Pemerintah, Airlangga: Itu Domain Presiden
-
Alasan Temui Tokoh Parpol, Prabowo Tak Mau Terjadi Oligarki di Indonesia
-
Sambangi Kantor DPP Golkar, Prabowo Temui Airlangga Hartarto
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
-
Anak-anak Kena ISPA hingga Pneumonia, Warga Terdampak RDF Rorotan Siapkan Gugatan Class Action
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Endus Bau Amis Korupsi RDF Rorotan, Massa Geruduk Gedung DPRD DKI: Pansus Jangan Mati Suri!