Suara.com - Anggota DPRD Jakarta Jamaludin tidak lagi berharap mendapatkan gaji Rp 500 juta sebagai anggota dewan. Politikus Partai Golkar itu bahkan mengaku rela gaji anggota dewan dikurangi dari yang sekarang ada.
Saat ini jumlah gaji anggota DPRD Jakarta sektar Rp 110 juta. Jamaludin sekarang menyebut jumlah itu sudah cukup.
"Sangat cukup, lebih dari cukup malahan, kalau bisa dikurangin saja deh, enggak usah dibayar enggak apa-apa," kata Jamaludin di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).
Jamaludin sempat mendapat kecaman dari warganet karena menyebut gaji ideal dirinya sebagai anggota DPRD dari fraksi Golkar seharusnya Rp 500 juta. Sebagian warganet bahkan ada yang meminta Jamaludin untuk berhenti jika gaji tersebut diangap tidak cukup.
Ia menuturkan, sempat mengharpkan gaji Rp 500 juta karena harus membiayai paguyuban Rawa Babon, Jakarta Timur. Perkumpulan itu diklaim Jamaludin beranggotakan hampir 20 ribu orang.
"Saya bukannya minta digaji Rp 500 juta bukan, jadi saya secara pribadi karena saya punya paguyuban hampir 20 ribu (anggota)," ujar Jamaludin.
Menurutnya, ia bisa kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan paguyuban yang dimaksud. Sambil berkelakar, ia bahkan mengaku ingin menjadi kondektur bus atau kenek sembari menjabat anggota dewan.
"Enggak apa-apa, bisa jadi kenek, nyambi-nyambi jadi kenek kan boleh," pungkasnya.
Dibritakan sebelumnya, Jamaludin sempat mengeluhkan gaji yang diterimanya sebagai Anggota DPRD Jakarta dari fraksi Partai Golkar yang disebutnya masih jauh dari kata ideal.
Baca Juga: Sore Ini, Pimpinan DPRD Jakarta Periode 2019 - 2024 Dilantik
Jamaludin merupakan anggota DPRD Jakarta dari daerah pemilihan Kecamatan Ciracas, Pasar Rebo, Cipayung dan Kecamatan Makassar, Jakarta Timur.
Berita Terkait
-
Ditanya Bakal Jadi Menko Perekonomian, Airlangga: Nanti Diumumkan Hari Rabu
-
Ini Harapan Golkar untuk Menteri di Kabinet Kerja Jokowi Jilid II
-
Ditanya soal Gerindra Gabung ke Pemerintah, Airlangga: Itu Domain Presiden
-
Alasan Temui Tokoh Parpol, Prabowo Tak Mau Terjadi Oligarki di Indonesia
-
Sambangi Kantor DPP Golkar, Prabowo Temui Airlangga Hartarto
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!